DPRD Rohil Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Rohil Atas Pandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda

ROHIL - Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, menyampaikan jawaban resmi pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Rohil yang digelar pada Kamis malam, (16/1/2025), di aula sidang utama DPRD Rohil, Jalan Lintas Pesisir, Batu Enam, Bagansiapiapi, Provinsi Riau.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Ilhami, dan dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua I Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi, Sekda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, serta 24 anggota DPRD lainnya dan para kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Afrizal menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan atas kritik dan saran yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi. Ia menyatakan bahwa pemerintah sangat menghargai peran DPRD dalam membangun transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

“Pandangan fraksi-fraksi menjadi masukan penting untuk menyempurnakan Ranperda APBD 2025 agar lebih akuntabel dan berpihak pada masyarakat,” ujar Afrizal.

Menanggapi fraksi Partai Golkar yang meminta penggalian potensi pendapatan baru, Afrizal menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan PAD melalui kebijakan strategis, termasuk koordinasi intensif dengan OPD teknis dan akademisi.

“Pemda akan menggali potensi retribusi baru yang bisa dijadikan sumber PAD melalui Perkada,” tegasnya.

Sementara itu, menjawab fraksi PDIP yang menyoroti kelengkapan data dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat, Bupati menyatakan bahwa semua aspek tersebut akan dipenuhi. Ia juga menegaskan komitmen alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).

“Kami sepakat bahwa UHC harus menjadi prioritas. Ini akan menjadi pembahasan serius bersama DPRD,” jelasnya.

Kritik dari fraksi Demokrat terkait ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir juga ditanggapi serius. Bupati menegaskan bahwa pemerataan pembangunan akan menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD.

“Ketimpangan pembangunan wilayah pesisir menjadi perhatian dan akan kami jadikan fokus utama,” ungkap Afrizal.

Fraksi NasDem yang meminta efisiensi belanja agar tidak terjadi defisit juga disambut positif. Afrizal menyebut bahwa skala prioritas akan dievaluasi kembali untuk menjaga keseimbangan anggaran.

“Belanja non-prioritas akan dikurangi agar tidak menimbulkan defisit lebih besar,” ujarnya.

Selain itu, tanggapan pemerintah terhadap fraksi lainnya menggarisbawahi komitmen pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, serta penguatan potensi daerah.

“Semua masukan fraksi kami jadikan panduan dalam memformulasikan APBD yang produktif dan pro-rakyat,” tegas Afrizal.

Dengan jawaban resmi tersebut, diharapkan proses pembahasan lanjutan Ranperda APBD 2025 dapat berjalan lebih konstruktif dan tepat sasaran, untuk mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah menegaskan, seluruh usulan fraksi akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun mendatang.