DPRD Rohil Apresiasi Pengangkatan 766 Pegawai P3K oleh Pemda
Anggota Anggota DPRD Rohil, Syahril Usman, usai menghadiri pelantikan P3K di Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, Senin (29/07/2024)
ROKAN HILIR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah mengangkat 766 pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam pengangkatan tahun 2023. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para honorer, sekaligus mengurangi jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
"Sebagai DPRD, kami mengapresiasi Pemda yang telah melantik sebanyak 766 orang menjadi P3K. Tentunya ini akan mengurangi jumlah honorer yang telah mengabdi belasan tahun," ujar Anggota DPRD Rohil, Syahril Usman, usai menghadiri pelantikan P3K di Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, Senin (29/07/2024).
Syahril, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyebutkan bahwa saat ini jumlah pegawai P3K di Kabupaten Rokan Hilir telah mencapai 3.080 orang. Proses pengangkatan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara tanggung jawab gaji dan tunjangan ditanggung oleh keuangan daerah.
"Saat ini, jumlah P3K di Rohil mencapai 3.080 orang. Meski diangkat oleh pusat, gaji dan tunjangan mereka menggunakan anggaran dari daerah," jelasnya.
Syahril juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulangi kasus tunggakan tunjangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu akibat defisit anggaran. Ia menyampaikan bahwa dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD meminta penjelasan terkait tunggakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama empat bulan.
"Kemarin, kami rapat Banggar bersama TAPD dan menanyakan kepada Kepala BPKAD terkait tunggakan TPP selama empat bulan. Ternyata, ada defisit anggaran hingga Rp90 miliar. Kita harapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ungkap Syahril.
Pengangkatan honorer menjadi P3K diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kesejahteraan bagi para pegawai yang telah lama mengabdi. DPRD Rohil juga mendukung agar ke depannya, sistem pengelolaan keuangan daerah dapat lebih terencana sehingga hak-hak pegawai dapat terpenuhi tepat waktu.
Pelantikan pegawai P3K ini menjadi langkah penting bagi Pemkab Rokan Hilir dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tenaga kerja yang lebih terjamin statusnya. DPRD berharap kebijakan ini dapat berjalan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan daerah
Editor :Tim Sigapnews
