Bahas Aspirasi masyarakat, DPRD Rohil Gelar RDP Bersama PT PHR 

ROHIL - Komisi C DPRD Rokan Hilir (Rohil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina Hulu Rokan (PHR) di ruang Komisi C DPRD Rohil, Bagansiapiapi, Senin (10/3/2025), membahas aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan dan ketimpangan rekrutmen tenaga kerja lokal di wilayah operasional PHR.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C, Fatli, turut dihadiri oleh anggota DPRD M Syah Padri ST, Basiran Nur Efendi SE MIP, Imam Suroso SE, dan sejumlah anggota lainnya. Fokus utama pembahasan adalah keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan di Bangko Bakti yang rusak parah akibat aktivitas angkutan tanah proyek migas.

“Jalan di Bangko Bakti saat musim kemarau penuh debu, dan berlumpur saat hujan. Ini jelas sangat mengganggu warga. Kami minta PHR bertanggung jawab membersihkan dan memperbaiki jalan. Mereka juga sepakat untuk mencuci ban kendaraan pengangkut sebelum melintasi jalan umum,” kata M Syah Padri ST, anggota Komisi C DPRD Rohil.

Komisi C juga menyoroti minimnya rekrutmen tenaga kerja lokal oleh PHR. Mereka meminta agar penerimaan tenaga kerja tidak hanya dipusatkan di wilayah operasional, tetapi juga mencakup kecamatan lain di Kabupaten Rohil.

“Kami minta warga dari wilayah non-operasional seperti Pasir Limau Kapas, Sinaboi, dan Bangko juga diberi kesempatan. Mereka bagian dari Rohil dan tetap terdampak aktivitas migas,” tegas Padri.

Selain tenaga kerja, Komisi C juga menuntut agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) disalurkan secara merata, termasuk ke wilayah non-operasional PHR.

“CSR jangan hanya di wilayah operasional. Bangun juga masjid, musala, dan fasilitas pendidikan di daerah lain yang masih dalam lingkup Kabupaten Rohil,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Relasi PHR Wilayah Utara, Hardiyanto, menyatakan pihaknya telah memulai perbaikan dan pembersihan jalan. Ia juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dan memperbaiki tata kelola operasional di lapangan.

“Sejumlah perbaikan jalan sudah kami lakukan. Ke depan, kami akan pastikan ban kendaraan dibersihkan sebelum keluar dari wilayah kerja agar tidak mencemari jalan umum,” ujar Hardiyanto.

DPRD Rohil menegaskan akan terus mengawal komitmen PHR, terutama terkait keadilan bagi masyarakat terdampak. Komisi C menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi wilayah operasional.