Banggar DPRD Riau Gali Strategi Atasi Defisit Anggaran ke DKI Jakarta

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD DKI itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dengan fokus utama membahas persoalan defisit anggaran dan tunda bayar yang membelit keuangan Riau sejak Tahun Anggaran 2024.

Dalam sambutannya, Parisman Ihwan menegaskan bahwa kondisi defisit telah menekan ruang fiskal daerah sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan realisasi program. 

“Keterbatasan fiskal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Riau. Karena itu, kami ingin belajar dari pengalaman DKI Jakarta dalam mengelola APBD,” ujarnya.

Pemaparan mengenai pengelolaan APBD DKI disampaikan oleh Kasubag Perencanaan Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah merampungkan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 yang kini sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, target KUA-PPAS APBD Tahun 2026 sudah disiapkan dengan penandatanganan MoU dan menunggu pembahasan komisi.

Diskusi berlangsung dinamis. Anggota Banggar DPRD Riau mengajukan sejumlah pertanyaan, mulai dari strategi DKI dalam meningkatkan APBD, mekanisme pergeseran anggaran, hingga cara mengantisipasi potensi tunda bayar di daerah. 

Isu Dana Bagi Hasil (DBH) juga mencuat, mengingat Riau masih mengandalkan kontribusi dari sektor migas dan perkebunan.

Tidak hanya itu, Banggar DPRD Riau menyoroti kebijakan fiskal DKI terkait pajak progresif kendaraan bermotor, pengelolaan parkir, hingga mandatory spending yang berkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Evaluasi tunjangan DPRD pun ikut disinggung sebagai bagian dari pembahasan efisiensi belanja daerah.

Parisman menilai banyak hal yang bisa diadopsi dari DKI untuk memperbaiki tata kelola fiskal Riau. 

“Strategi DKI dalam memproyeksikan anggaran jangka menengah dan melakukan efisiensi belanja bisa menjadi rujukan bagi kami. Kami ingin mencari formulasi agar Riau tidak terus terjebak dalam defisit dan keterlambatan pembayaran,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal Banggar DPRD Riau dalam memperkuat fungsi budgeting sekaligus mencari solusi konkret mengatasi persoalan defisit.

Hasil pertemuan tersebut akan dibawa ke pembahasan internal DPRD Riau sebagai bahan dalam penyusunan KUA-PPAS 2026 agar lebih realistis dan berkelanjutan.