Ratusan Honorer Riau Terancam Dirumahkan, Komisi I DPRD Gelar Audiensi
Komisi I DPRD Provinsi Riau berfoto bersama Aliansi Honorer Non Data Base BKN Gagal CPNS dan TMS PPPK di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Selasa (30/9/2025).
PEKANBARU — Komisi I DPRD Provinsi Riau menerima audiensi dari Aliansi Honorer Non Data Base BKN Gagal CPNS dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) PPPK di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Selasa (30/9/2025).
Sekitar 60 tenaga honorer hadir langsung menyampaikan keresahan mereka yang terancam dirumahkan mulai Oktober 2025.
Dalam forum itu, perwakilan honorer, Jali, memaparkan jumlah tenaga honorer non database yang gagal CPNS dan TMS PPPK di Riau diperkirakan mencapai 500 orang. Bahkan, kata dia, jumlah tersebut bisa lebih dari seribu.
“Kami memohon agar pemerintah provinsi tidak merumahkan kami, sambil menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat,” ungkap Jali di hadapan anggota dewan.
Para honorer meminta agar Pemprov Riau melakukan pendataan ulang dan validasi bagi tenaga dengan masa kerja minimal dua tahun. Mereka berharap usulan pengangkatan menjadi PPPK dilakukan tanpa diskriminasi. Selain itu, mereka mendesak Gubernur Riau aktif berkomunikasi dengan Menteri PAN-RB untuk mempercepat keluarnya regulasi baru.
“Kami juga meminta agar tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan, sesuai arahan Presiden dan Menteri Keuangan,” tambah Jali.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hasyim, menegaskan bahwa pengaduan terkait status tenaga honorer bukan hal baru bagi lembaganya. Namun, ruang gerak daerah sangat terbatas karena regulasi final berada di tangan pemerintah pusat.
“Permasalahan terkait status PPPK ini sudah sering kami terima, tetapi kewenangan kami terbatas karena regulasi dari Menteri PAN-RB sampai saat ini belum keluar. Sembari menunggu, Komisi I akan segera meminta keterangan dari BKD Riau,” jelas Nur Azmi.
Audiensi berlangsung tegang namun tetap kondusif. Tenaga honorer mendesak adanya jaminan kepastian kerja, sementara DPRD menegaskan komitmennya untuk menyalurkan aspirasi mereka.
Kini, nasib ratusan honorer non database di Riau berada di persimpangan. Keputusan final akan sangat ditentukan oleh regulasi dari pemerintah pusat. Publik menunggu langkah cepat dari Pemprov dan DPRD untuk memastikan tidak ada tenaga honorer yang terbuang sebelum adanya solusi yang adil.
Editor :Tim Sigapnews
