DPRD Riau Konsultasi ke DPR RI Terkait CPNS 2024 dan PPPK
Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan konsultasi ke Komisi II DPR RI terkait aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
Jakarta – Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan konsultasi ke Komisi II DPR RI terkait aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024. Pertemuan berlangsung di Room VIP Komisi II DPR RI, Jumat (14/3/2025), dengan pembahasan mendalam mengenai jadwal dan mekanisme seleksi ASN.
Anggota Komisi II DPR RI, Sahidin, secara langsung menyambut kunjungan tersebut. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK tahun ini mengalami perubahan jadwal yang signifikan.
"Sesuai informasi terbaru, CPNS 2024 baru akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Ini berbeda dari jadwal awal, di mana CPNS dijadwalkan mendapatkan NIP pada Maret 2025 dan PPPK tahap pertama pada Februari 2025 serta tahap kedua pada Juli 2025," jelasnya.
Perubahan ini menjadi perhatian serius DPRD Riau, terutama dalam memastikan kepastian hukum dan kejelasan bagi para calon ASN yang telah menunggu kepastian nasib mereka.
Selain itu, Edi Basri menekankan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi mengenai Surat Edaran Menpan-RB yang mengatur pengangkatan CPNS dan PPPK secara serentak.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan para calon ASN yang telah mempersiapkan diri sejak lama," tambahnya.
Menurut Edi, Pemerintah Provinsi Riau telah menyelesaikan seluruh berkas administrasi dan mengalokasikan anggaran penggajian untuk CPNS dan PPPK. Namun, dengan perubahan jadwal ini, pihaknya meminta kejelasan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaannya.
Sementara itu, Sahidin dari Komisi II DPR RI menegaskan bahwa keputusan perubahan jadwal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi administratif dan anggaran yang ada.
"Kami memahami kekhawatiran para calon ASN. Komisi II DPR RI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak ada kendala dalam pengangkatan CPNS dan PPPK," ujarnya.
DPRD Riau berharap hasil konsultasi ini bisa membawa kepastian bagi ribuan calon ASN di Riau yang tengah menunggu kejelasan status mereka. Keputusan final mengenai jadwal resmi pengangkatan masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Editor :Tim Sigapnews
