Rendahnya Daya Saing Riau, Ketua Komisi III DPRD Dorong BRIDA Jadi Lembaga Strategis

Sigapnews.co.id, Pekanbaru – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai lembaga strategis dalam pembangunan. Hal ini menyusul posisi daya saing Riau yang dinilai masih tertinggal dibanding sejumlah daerah lain dimana Riau merupakan daerah kedua terendah.

Menurut Edi Basri, rendahnya daya saing daerah berdampak langsung terhadap kinerja pembangunan di berbagai sektor.

Sejumlah indikator seperti ekonomi kreatif, pelayanan kelembagaan, perizinan, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga perkembangan ilmu pengetahuan dinilai masih perlu mendapat perhatian serius.

“Kalau daya saing rendah, itu menunjukkan kinerja kita juga rendah. Ini yang kemudian berpengaruh terhadap pembangunan di Riau,” ujarnya.

Ia menjelaskan, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam (SDA), tetapi juga oleh kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, serta kinerja ekonomi, termasuk kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Kemudahan berusaha di Riau, lanjutnya, masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini membuat investor cenderung memilih daerah lain yang dinilai lebih kompetitif dan ramah investasi.

“Kalau orang ingin berinvestasi, mereka melihat kemudahan bisnis. Kalau di Riau masih sulit, tentu mereka akan memilih daerah lain,” katanya.

Edi menegaskan bahwa inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Ia menyebut inovasi dan daya saing sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

“Inovasi dan daya saing itu seperti dua sisi mata uang. Kalau inovasi kita baik, maka daya saing juga akan meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Riset sebagai Otak Pembangunan

Dalam konteks tersebut, keberadaan BRIDA dinilai sangat penting sebagai penggerak riset dan inovasi daerah. Edi menyebut riset sebagai “otak” pembangunan yang mampu memberikan arah kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah.

Namun, ia menilai selama ini peran BRIDA belum dimaksimalkan. Bahkan, pada tahun ini anggaran penelitian yang tersedia disebut hanya mencakup dua kegiatan.

“Ke depan, pemerintah daerah harus memberdayakan BRIDA ini. Riset harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” tegasnya.

Menurutnya, riset sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan daerah, mulai dari peningkatan kinerja pemerintah hingga optimalisasi pendapatan daerah.

Ia mencontohkan belum tercapainya target pajak bahan bakar minyak (BBM) di Riau yang dinilai masih jauh dari potensi yang ada. Hal tersebut, kata dia, perlu dikaji secara komprehensif melalui riset yang mendalam.

Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah juga dinilai belum maksimal. Banyak potensi pajak yang belum tergarap secara optimal, bahkan jika dibandingkan dengan daerah lain seperti di Kalimantan.

“Potensi pajak kita sebenarnya besar, tapi belum tergali maksimal. Ini perlu kajian yang serius,” ujarnya.

Minimnya riset juga dinilai berdampak pada tidak berkelanjutannya sejumlah proyek pembangunan. Salah satu contohnya adalah pembangunan Jembatan Rumbio di Kabupaten Kampar yang hingga kini terbengkalai.

“Pembangunan harus berkelanjutan. Dengan riset, kebijakan tidak berhenti di tengah jalan,” tambahnya.

Edi menegaskan, Komisi III DPRD Riau akan mendorong BRIDA menjadi mitra strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.

“BRIDA harus kita dorong menjadi otak pembangunan Riau,” tutupnya.(Adv)