Kerusuhan Meluas di Prancis, Paris Berlakukan Jam Malam Usai 2.400 Penangkapan

PARIS – Pemerintah Prancis memperketat keamanan setelah demonstrasi menentang tingginya biaya hidup dan buruknya layanan pendidikan berubah menjadi kerusuhan di berbagai kota. Kepolisian Paris memberlakukan jam malam terbatas mulai Senin (19/10/2026) malam untuk mencegah penjarahan dan kekerasan susulan.

Pembatasan berlaku di dua kawasan ibu kota, yakni Place de la République dan pusat perbelanjaan Les Halles, mulai pukul 23.00 hingga 06.00 waktu setempat. Aparat juga melarang pertemuan dan demonstrasi di sejumlah lokasi sejak pukul 20.00.

Langkah tersebut diambil setelah gelombang protes sepanjang akhir pekan berujung pada pembakaran fasilitas publik, perusakan pertokoan, dan bentrokan dengan polisi di Paris, Lyon, Marseille, serta sejumlah kota lainnya.

Sedikitnya 2.400 orang ditangkap, sementara pemerintah memperkirakan lebih dari 3.000 tempat usaha mengalami kerusakan atau penjarahan.

Di Limoges, kebakaran bahkan menghanguskan sebagian besar bangunan balai kota bersejarah. Kerusuhan juga merusak fasilitas publik dan pusat perdagangan di beberapa wilayah.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengakui aparat kehilangan kendali di sejumlah kota akibat kurangnya antisipasi dan keterbatasan personel.

Nuñez kemudian menawarkan pengunduran diri. Namun, Presiden Emmanuel Macron menolaknya dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan keamanan serta penerapan strategi baru untuk menangani kerusuhan.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu menegaskan pemerintah akan memulihkan ketertiban melalui peningkatan pengamanan, penindakan terhadap pelaku perusakan, serta pemberlakuan jam malam secara lokal apabila diperlukan.

Pembatasan serupa juga diterapkan di sejumlah wilayah lain, termasuk Lille dan kota-kota sekitarnya. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai jam malam nasional.

Gelombang demonstrasi bermula dari ketidakpuasan pelajar terhadap kondisi pendidikan dan kekurangan pendanaan sekolah. Gerakan tersebut kemudian berkembang dengan dukungan kelompok pekerja dan masyarakat yang memprotes mahalnya kebutuhan hidup serta pemangkasan belanja publik.

Lebih dari setengah juta orang mengikuti demonstrasi nasional pada Sabtu (17/10/2026), sebelum aksi di sejumlah lokasi berubah menjadi kekerasan.

Pemerintah kini menyiapkan bantuan bagi pelaku usaha terdampak sekaligus memperkuat pengamanan untuk mengantisipasi demonstrasi lanjutan.

Krisis tersebut turut meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Macron menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027.