Universitas Paramadina dan Kyoto University Bahas ESG untuk Daya Saing Indonesia

JAKARTA — Universitas Paramadina bersama Kyoto University dan LLDIKTI III membahas strategi penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam seminar publik “Management & Environmental Social Governance” di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Forum tersebut menyoroti pengaruh ESG terhadap investasi, pembiayaan, tata kelola hingga posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Associate Professor Kyoto University Akihisa Mori, Ph.D., mengatakan investor memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan mengubah strategi bisnis menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Menurut Mori, dorongan tersebut dapat dilakukan melalui integrasi ESG, screening investasi hingga keterlibatan langsung investor dengan perusahaan. Ia menilai transisi menuju ekonomi hijau akan lebih cepat apabila investasi rendah karbon tetap memberikan keuntungan kompetitif.

“Investors can use their capital and influence to support companies in changing their strategies and business practices toward sustainability,” ujar Mori.

Ia juga mengingatkan perusahaan Indonesia terhadap semakin ketatnya standar keberlanjutan global. Regulasi seperti EU Taxonomy, CBAM, CSRD dan standar ISSB membuat perusahaan dituntut lebih transparan dalam mengelola risiko iklim, biodiversitas serta target net zero.

Mori menilai transition finance juga diperlukan agar sektor industri yang belum dapat langsung beralih ke teknologi hijau tetap memiliki akses pembiayaan, antara lain melalui green loans, sustainability-linked loans dan green bonds.

Sementara itu, Prof. Dr. Iin Mayasari menilai Indonesia sudah memiliki fondasi regulasi yang cukup kuat untuk mendukung implementasi ESG. Namun, persoalan utama masih terletak pada pelaksanaan, harmonisasi kebijakan dan kesiapan sektor usaha serta keuangan.

“The hardest thing to do is to evaluate the impact,” tegas Prof. Iin.

Ia menekankan ESG tidak boleh hanya menjadi kewajiban membuat laporan keberlanjutan. Pengukuran harus diarahkan pada dampak nyata terhadap lingkungan, masyarakat dan kinerja bisnis.

Di sisi lain, Dr. Diin Fitri Ande, S.E., M.M., menyoroti tantangan Indonesia berupa kualitas pelaporan, keterbatasan pembiayaan, sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur.

Ia juga mengangkat paradoks transisi energi nasional. Indonesia berperan besar dalam rantai pasok nikel untuk industri baterai kendaraan listrik, tetapi proses produksinya masih menghadapi persoalan lingkungan dan ketergantungan terhadap energi fosil.

Forum tersebut menegaskan ESG perlu ditempatkan sebagai strategi bisnis jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, investor, perbankan, pelaku usaha dan UMKM dinilai penting agar transformasi keberlanjutan menghasilkan dampak ekonomi dan lingkungan yang terukur.

Dengan tekanan standar global yang semakin kuat, kesiapan Indonesia dalam menerapkan ESG dinilai akan ikut menentukan kemampuan pelaku usaha nasional mempertahankan akses pembiayaan dan bersaing di pasar internasional.