Paramadina Soroti Laporan The Economist, Apakah Indonesia Menuju Jurang?

JAKARTA - Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Kampus Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Forum yang menghadirkan sejumlah ekonom, akademisi, dan peneliti itu mengupas kritik tajam media internasional *The Economist* terhadap arah kebijakan ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Diskusi berlangsung secara hibrida dan dimoderatori oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D. Sejak awal, perhatian peserta tertuju pada dua artikel The Economist yang terbit pada pertengahan Mei 2026, yakni “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.” Kedua tulisan tersebut menyoroti risiko fiskal, pelemahan institusi, hingga potensi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang akademik yang bebas dan terbuka untuk menguji berbagai kebijakan publik berdasarkan data dan kajian ilmiah.

“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dibaca sebagai peringatan serius terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi Indonesia adalah melemahnya integritas tata kelola dan merosotnya kepercayaan masyarakat.

“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust, soal gap yang melebar antara otoritas di satu sisi dengan legitimasi di sisi lain,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan. Ia menegaskan Indonesia belum berada di ambang krisis, namun sejumlah indikator menunjukkan pola yang perlu diwaspadai.

“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” ujarnya.

Ikhsan menyebut pelemahan kredibilitas fiskal, longgarnya disiplin kebijakan, dan melemahnya institusi independen sebagai sinyal yang tidak boleh diabaikan. Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang lebih kuat dibanding menjelang krisis 1997-1998.

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai sebagian besar kritik The Economist memiliki dasar yang layak menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Pemerintah untuk menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Kalau project besar ada analisis, kemudian impact analysis, ada piloting, kemudian baru di-eskalasi,” tegasnya.

Peneliti senior BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, bahkan menyebut laporan tersebut sebagai alarm yang tidak boleh diabaikan.

“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi enggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran kita masuk jurang baru benar?” katanya.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak selalu runtuh secara tiba-tiba, tetapi dapat mengalami erosi secara perlahan melalui melemahnya fungsi pengawasan dan partisipasi publik.

Diskusi ditutup dengan kesimpulan bahwa Indonesia belum berada di titik krisis. Namun para akademisi sepakat, perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan institusi, disiplin fiskal, dan peningkatan kualitas demokrasi harus segera dilakukan agar berbagai peringatan yang muncul tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius di masa mendatang.