Didik Rachbini: Safari Politik Jokowi Berisiko Tekan Ekonomi Nasional

Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memicu ketidakpastian politik yang berdampak terhadap iklim ekonomi nasional. Pandangan itu disampaikan di Jakarta, Sabtu (28/6), di tengah menguatnya dinamika politik menjelang kontestasi nasional mendatang.

Menurut Didik, rangkaian kunjungan politik Jokowi yang telah dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah dinilai tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Ia melihat langkah tersebut memiliki dimensi politik yang dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan serta kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Didik mengatakan, pengaruh politik Jokowi dinilai masih kuat meski tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kondisi itu, menurutnya, dapat menciptakan dinamika baru dalam hubungan politik nasional yang berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian.

"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Didik.

Ia juga menilai aktivitas politik yang semakin intens, termasuk berbagai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah, berpotensi meningkatkan persaingan elite politik. Akibatnya, perhatian pemerintah dikhawatirkan bergeser dari penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat.

Menurut Didik, situasi tersebut dapat menguras energi pemerintahan dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.

"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," katanya.

Dalam perspektif ekonomi politik, Didik menilai hubungan antara presiden dan mantan presiden yang sama-sama memiliki pengaruh besar dapat memengaruhi persepsi dunia usaha terhadap stabilitas nasional. Ia memperkirakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian bagi investasi, birokrasi, hingga arah kebijakan ekonomi.

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," jelasnya.

Meski demikian, Didik menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi masih berada pada level yang cukup baik. Namun, menurutnya, tekanan terhadap ekonomi saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor politik dibandingkan faktor ekonomi itu sendiri.

"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," tutupnya.