Didik Rachbini Ingatkan Prabowo, Tolak Relawan Kelola Pemerintahan

Jakarta -  Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melontarkan peringatan keras kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak mengulang pola pemerintahan yang melibatkan organisasi relawan dalam pengelolaan negara. 

Menurutnya, relawan politik seharusnya hanya berperan pada masa kampanye, bukan menjadi kekuatan permanen di lingkar kekuasaan.

“Relawan adalah pelengkap kampanye, bukan elemen utama demokrasi. Metode kampanye modern sudah beradab, memanfaatkan teknologi, televisi, iklan, dan media sosial,” tegas Didik saat berbicara di Jakarta, Sabtu (10/8).

Prof. Didik mencontohkan sistem pemilu legislatif di Jepang yang lebih tertib, di mana kampanye dilakukan dengan poster pada titik-titik resmi yang jumlahnya terbatas. Setelah pemilu, kata Didik, seluruh pilar demokrasi  eksekutif, legislatif, dan yudikatif  harus bekerja sesuai konstitusi tanpa campur tangan pihak di luar struktur resmi.

“Jika ada kekuasaan lain yang menjadi bayang-bayang dan ikut mengelola, maka demokrasi rusak,” ujarnya.

Didik menyoroti pengalaman masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana organisasi relawan seperti Projo disebutnya telah mendistorsi tatanan demokrasi. 

“Projo berfungsi mendistorsi demokrasi dan membuatnya keropos,” ungkapnya.

Ia menilai, jika pola tersebut dibiarkan berlanjut, pemerintahan Prabowo berpotensi “tertular” penyakit serupa. “Pemerintahan Prabowo sebaiknya tidak menerima tawaran Projo untuk masuk ke dalam pemerintahan. Itu akan menjadi penyakit demokrasi,” tegas Didik.

Menurutnya, relawan yang dihidupkan di dalam pemerintahan akan menjadi entitas ekstra konstitusional yang bekerja “di bawah karpet” dan merusak sistem. “Demokrasi akan lebih sehat tanpa bayang-bayang kekuatan ekstra legal,” katanya.

Didik juga mendorong Projo agar bertransformasi menjadi partai politik formal.

 “Jadilah partai yang legal dan diakui konstitusi, bukan alap-alap demokrasi yang menggerogoti dari bawah karpet,” sindirnya.

Rektor Paramadina ini menutup dengan peringatan keras: “Pemerintahan Prabowo harus bebas dari organisasi ekstra legal seperti ini dan menutup pintu rapat-rapat bagi relawan yang ingin menumpang kekuasaan.”

Pernyataan Didik Rachbini ini muncul di tengah spekulasi politik pasca kemenangan Prabowo, di mana sejumlah organisasi relawan mulai menyatakan dukungan dan menawarkan diri untuk berperan dalam pemerintahan mendatang.