Universitas Paramadina dan CSED INDEF Bahas Strategi Perkuat Posisi Indonesia di Ekonomi Halal Global

JAKARTA – Universitas Paramadina bersama Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF menggelar diskusi publik bertajuk "Masa Depan Ekonomi Halal RI" di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Forum ini membahas strategi memperkuat daya saing Indonesia agar mampu menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.

Diskusi yang diikuti akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan tersebut menyoroti besarnya potensi industri halal global yang terus berkembang. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, nilai ekonomi halal dunia mencapai US$2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$3,56 triliun pada 2029. Meski memiliki populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berada di peringkat keempat dalam GIEI 2025/2026, turun satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi.

"Universitas Paramadina telah memiliki Program Magister Manajemen Keuangan Syariah dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah. Kedua program tersebut akan terus kami kembangkan sebagai kontribusi akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua CSED INDEF, Dr. Handi Risza, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama ekonomi halal, namun membutuhkan ekosistem yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, pengembangan ekonomi halal nasional harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI). Dari sisi modal (capital), Indonesia masih menghadapi keterbatasan inovasi produk keuangan syariah. Pada aspek tata kelola (governance), penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga dinilai masih perlu ditingkatkan. Adapun aspek inklusivitas (inclusivity) menekankan pentingnya pemberdayaan sektor riil melalui optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun potensi tersebut harus didukung oleh ekosistem yang saling terintegrasi," kata Handi.

Dalam sesi utama, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), M. Arsjad Rasjid P.M., menilai Indonesia harus bertransformasi dari sekadar pasar menjadi produsen utama dalam industri halal global.

Ia menyebut nilai ekonomi halal dunia pada 2024 mencapai US$2,6 triliun, atau sekitar 12 kali lipat realisasi APBN Indonesia pada tahun yang sama.

"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," tegas Arsjad.

Arsjad menjelaskan Indonesia masih mencatat sejumlah capaian positif, seperti menempati peringkat pertama dunia untuk sektor modest fashion, peringkat ketiga sektor media dan rekreasi, serta naik ke peringkat keempat pada sektor farmasi dan kosmetik halal. Namun, menurutnya, pencapaian tersebut belum didukung infrastruktur dan tata kelola yang memadai.

Sebagai langkah strategis, Arsjad mengusulkan percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal sebagai pusat produksi dan investasi industri halal nasional. Ia juga mendorong pengembangan paspor halal berbasis teknologi blockchain untuk meningkatkan sistem ketertelusuran (traceability) produk halal dari hulu hingga hilir.

"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak," ujarnya.

Ketua CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengubah posisi dari negara dengan tingkat konsumsi produk halal yang tinggi menjadi produsen yang memiliki daya saing global.

Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah harus diperkuat agar mampu melahirkan produk, teknologi, dan inovasi yang kompetitif di pasar internasional.

"Kolaborasi riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam membangun industri halal nasional. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar, tetapi harus mampu menciptakan produk dan teknologi yang memiliki daya saing global," kata Nur Hidayah.

Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa masa depan ekonomi halal Indonesia sangat bergantung pada kemampuan membangun ekosistem yang kuat melalui penguatan aspek Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI). Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.