Pendidikan Gratis SD-PTN, Didik Dorong Prabowo Lanjutkan Fondasi Era SBY

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka kembali wacana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai gagasan tersebut dapat diterjemahkan bertahap dengan melanjutkan fondasi kebijakan pendidikan yang telah berjalan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Prabowo mengatakan pemerintah akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pembiayaan pendidikan negeri. Ia menegaskan jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat digratiskan. 

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Menanggapi pernyataan itu, Didik menyebut sebagian fondasi pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan pembiayaan operasional pendidikan.

“Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu,” kata Didik.

Menurut Didik, pemerintah kini dapat memperluas cakupan kebijakan tersebut hingga jenjang SMA melalui konsep wajib belajar 15 tahun. Ia juga menyebut sejumlah daerah telah lebih dahulu menjalankan skema pendidikan gratis hingga SMA.

“Sekarang Presiden Prabowo tinggal melanjutkan untuk wajib belajar 15 tahun, yakni pendidikan gratis untuk sekolah menengah atas,” ujarnya.

Tantangan berikutnya, kata Didik, berada di perguruan tinggi negeri. Ia menyoroti pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, dan mendorong agar akses mahasiswa tetap mempertimbangkan kemampuan akademik serta kondisi ekonomi.

“Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan,” ujar Didik.

Didik juga mengusulkan penataan ukuran PTN, efisiensi operasional, serta penguatan pembiayaan pemerintah. Ia menyebut sebagian anggaran pendidikan dapat diarahkan untuk mendukung pembiayaan PTN.

“Dengan mengambil sebagian kecil dari 769 triliun dana pendidikan, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai,” kata Didik.

Menurutnya, wacana tersebut kini membutuhkan desain kebijakan yang jelas, mulai dari sumber pembiayaan, mekanisme penerimaan mahasiswa hingga pembagian peran pemerintah pusat, daerah, PTN dan PTS.