Trenggalek, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menekankan pentingnya integrasi data sosial antara daerah dan pemerintah pusat dalam kunjungan kerja Menteri Sosial di Trenggalek. Ia menyebut, persoalan utama saat ini terletak pada sinkronisasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

“Data itu terpusat, tetapi terkompilasi di daerah. PR-nya bagaimana data tersebut bisa terintegrasi dengan pusat, dalam hal ini melalui forum BPS,” ujar Arifin.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung proses integrasi tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemanfaatan Posko GERTAK sebagai basis sistem yang dapat terhubung langsung (inline) dengan pusat.

Di tingkat desa, Pemkab juga mendorong peran aktif tim operator desa untuk mengelola sistem pendataan. Hal ini dinilai penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

“Strata sosial itu berubah setiap waktu, sehingga harus terus diperbarui. Kami masih menemukan warga lanjut usia yang belum memiliki KTP saat turun langsung ke lapangan,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan administrasi kependudukan, Pemkab Trenggalek menggencarkan layanan “Mening Deh” yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman data kependudukan.

Arifin menegaskan, warga yang belum terdata berisiko tidak mendapatkan bantuan sosial. Oleh karena itu, sembari menunggu aktivasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah daerah melakukan intervensi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya ribuan warga Trenggalek penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat yang saat ini dinonaktifkan. Sebagian besar dari mereka diketahui menderita penyakit kronis dan bergantung pada KIS untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Pemkab bersama BAZNAS berupaya mengaktifkan kembali KIS tersebut. Namun jika seluruhnya dibebankan ke BAZNAS, tentu anggarannya tidak akan mencukupi,” ungkapnya.