Didik Rachbini: Kerusakan Institusi Negara Bisa Ancam Iklim Investasi

JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., mengingatkan bahwa kerusakan institusi negara dan penyimpangan kekuasaan politik dapat mengancam iklim usaha serta investasi di Indonesia. Menurutnya, kepastian hukum, aturan yang adil, dan mekanisme pengawasan kekuasaan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan ekonomi.

Pandangan tersebut disampaikan Didik melalui tulisan berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis, Senin (9/11/2026). Ia menilai kualitas institusi politik berpengaruh langsung terhadap kepercayaan pelaku usaha dan kemampuan negara menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat.

“Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis,” tulis Didik.

Ia menjelaskan, negara yang gagal membangun institusi secara kuat berisiko menghadapi persoalan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu gejalanya, menurut Didik, muncul ketika pemimpin mengambil keputusan secara sepihak dan mengabaikan masukan teknokrat maupun para ahli.

Didik mengaitkan pandangannya dengan pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Keduanya membahas bagaimana institusi politik dan ekonomi yang inklusif berperan dalam menentukan kemajuan suatu negara. Sebaliknya, pemusatan kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan dapat menghambat perkembangan institusi.

Menurut Didik, kepemimpinan yang otoritatif juga berpotensi menciptakan budaya Asal Bapak Senang (ABS). Dalam situasi tersebut, birokrat dan tenaga ahli dapat enggan menyampaikan informasi yang bertentangan dengan keinginan pemimpin. Akibatnya, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak utuh.

Kolusi Kekuasaan dan Kepentingan Bisnis

Dalam tulisannya, Didik turut menyoroti hubungan antara kekuasaan politik dan kelompok bisnis tertentu. Ia menilai kolusi dapat memicu oligarki, monopoli, praktik pemburuan rente, hingga kebijakan publik yang lebih menguntungkan kelompok terbatas.

Ia juga mengkritik praktik pejabat publik yang diduga mencampurkan kewenangan negara dengan kepentingan bisnis pribadi, keluarga, atau kroni. Didik menyebut fenomena tersebut sebagai penguasa sekaligus pengusaha atau “penguasaha”.

Menurutnya, kondisi semacam itu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak aturan main dalam kegiatan ekonomi.

Didik juga menekankan pentingnya keterlibatan teknokrat dalam penyusunan kebijakan publik. Ia berpendapat keputusan pemerintah, terutama di bidang ekonomi, harus didasarkan pada bukti, analisis rasional, serta perhitungan risiko, bukan semata-mata intuisi pemimpin atau kepentingan politik jangka pendek.

Soroti Pengawasan Kekuasaan dan Kepastian Hukum

Didik kemudian mengaitkan persoalan pelemahan institusi dengan perkembangan politik Indonesia. Ia menilai terdapat indikasi melemahnya mekanisme pengawasan antarlembaga negara, termasuk fungsi parlemen dan oposisi dalam mengontrol pemerintah.

Ia juga menyinggung dugaan penyalahgunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak. Pandangan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap independensi lembaga negara dan profesionalitas aparat.

Menurut Didik, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan demokrasi, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap kepastian hukum dan keamanan investasi.

Ia menegaskan, kepercayaan dunia usaha membutuhkan institusi yang bekerja secara independen, profesional, serta konsisten dalam menegakkan aturan.

Menutup tulisannya, Didik mengingatkan bahwa pengawasan kekuasaan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada parlemen apabila fungsi kontrol lembaga tersebut dinilai melemah. Masyarakat, menurutnya, juga memiliki peran dalam menjaga konstitusi dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Ia turut menyinggung dinamika politik terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam pandangannya, sikap politik Megawati Soekarnoputri turut berperan dalam gagalnya upaya tersebut.

Didik menegaskan, keberlangsungan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas institusi politik dan tata kelola negara. Pemerintah perlu menjaga kepastian hukum, aturan yang adil, serta iklim usaha yang sehat agar aktivitas ekonomi dan investasi dapat berkembang.