Skandal Mahasiswa Bayaran, Acara Polisi Jakarta Jadi Sorotan

JAKARTA – Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang digelar Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026), menuai kontroversi setelah sejumlah peserta diketahui bukan mahasiswa dari perguruan tinggi yang tercantum pada jas almamater mereka. Salah satu peserta bahkan mengaku menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Polemik mencuat setelah video kegiatan beredar di media sosial dan memunculkan pertanyaan mengenai keaslian identitas peserta. Sejumlah orang terlihat mengenakan jas almamater Universitas Terbuka (UT), Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), dan Universitas Dian Nusantara (Undira).

Salah satu peserta, Bayu Setiadi alias Dino, mengakui dirinya bukan mahasiswa Undira. Dalam klarifikasi yang diunggah melalui akun media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undira pada 29 Oktober, Bayu menyatakan mengikuti acara tersebut setelah mendapat undangan dari sebuah komunitas dan menerima bayaran.

Ia juga menjelaskan bahwa jas almamater yang dikenakannya diberikan oleh pihak yang mengundangnya. Bayu kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada pihak kampus.

Peserta lain, Vrisma Nurhaliza, turut meminta maaf setelah diketahui bukan mahasiswa Universitas Terbuka meskipun mengenakan atribut kampus tersebut. Sementara itu, Sari Putri mengklarifikasi bahwa dirinya bukan mahasiswa aktif UBSI dan meminta maaf atas penggunaan jas almamater berlogo kampus tersebut.

Menanggapi polemik tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan sedang melakukan audit dan investigasi untuk mengetahui bagaimana peserta yang diduga bukan mahasiswa itu bisa hadir dengan mengenakan atribut perguruan tinggi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Rabu (4/11/2026) menegaskan bahwa kepolisian maupun penyelenggara tidak menghendaki adanya peserta yang menggunakan identitas mahasiswa secara tidak benar.

Budi juga membantah bahwa kepolisian menyewa orang-orang tersebut. Menurutnya, kegiatan itu melibatkan berbagai elemen pemuda dan ditangani oleh penyelenggara atau event organizer tersendiri.

Ia memastikan hasil investigasi akan disampaikan secara menyeluruh kepada publik. Pihak yang terbukti bertanggung jawab atas dugaan pengerahan peserta tersebut juga akan dikenai sanksi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pada 31 Oktober 2026. Kepolisian mengakui kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan dan menyatakan kritik publik akan menjadi bahan evaluasi.

Kontroversi ini juga mendapat perhatian media internasional. South China Morning Post menyoroti pengakuan peserta yang dibayar untuk hadir dengan menyamar sebagai mahasiswa serta mempertanyakan tujuan kegiatan tersebut di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Sebelum deklarasi berlangsung, ribuan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta pada 28 Oktober. Mereka menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari krisis kabut asap, biaya hidup, hingga program-program pemerintah.

Perbedaan waktu antara demonstrasi dan deklarasi kepemudaan tersebut kemudian memunculkan diskusi mengenai penggunaan kegiatan publik untuk membangun citra dan merespons kritik masyarakat.

Meski demikian, dugaan bahwa kegiatan tersebut sengaja dirancang untuk mengimbangi demonstrasi belum terbukti. Hingga 5 November 2026, Polda Metro Jaya masih mendalami pihak yang mengundang dan memberikan bayaran kepada peserta yang bukan mahasiswa.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kegiatan yang membawa nama mahasiswa dan institusi pendidikan membutuhkan verifikasi identitas serta transparansi penyelenggaraan. Kepercayaan publik terhadap sebuah acara tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah peserta, tetapi juga kejujuran identitas dan tujuan kegiatan tersebut.