Konten Kreator Asing di Bali Diawasi, Batas Wisata dan Bekerja Dipersoalkan

DENPASAR – Pemerintah memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Bali, termasuk konten kreator yang diduga menjalankan aktivitas komersial menggunakan visa wisata. Kebijakan ini memunculkan perdebatan mengenai batas antara membagikan pengalaman perjalanan dan melakukan pekerjaan berbayar di Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk Satuan Tugas Dharma Dewata untuk mengawasi aktivitas WNA melalui patroli di sejumlah kawasan yang banyak dihuni warga asing. Pengawasan juga dilakukan dengan memantau media sosial guna mendeteksi dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menegaskan pengawasan tersebut tidak secara khusus menyasar profesi kreator konten. Fokus pemerintah adalah mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh seluruh WNA.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah meminimalkan penyalahgunaan izin tinggal, seperti penggunaan visa liburan atau visa turis untuk bekerja atau melakukan kegiatan komersial,” kata Felucia kepada Channel News Asia (CNA).

Pemerintah telah menyediakan Visa Kunjungan Kreator Konten atau C5A sejak Mei 2025. Visa ini memungkinkan WNA membuat konten untuk akun media sosial pribadi dan bepergian di Indonesia.

Namun, pemegang C5A tidak diperbolehkan bekerja untuk pemberi kerja lokal atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Produksi konten jurnalistik dan film komersial juga memerlukan izin khusus.

Data Ditjen Imigrasi mencatat 342 WNA dari 60 negara dideportasi sepanjang Januari–Juni 2026 akibat berbagai pelanggaran keimigrasian. Angka tersebut merupakan data nasional, bukan khusus Bali.

Di sisi lain, keberadaan kreator asing dinilai ikut membantu promosi pariwisata Bali ke pasar internasional. Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azhari, menyebut konten berbahasa asing dapat memperkenalkan destinasi dan usaha lokal tanpa biaya promosi langsung dari pemerintah.

Pakar pariwisata juga mendorong aturan yang lebih jelas agar aktivitas komersial dapat dibedakan dari dokumentasi perjalanan pribadi. Imigrasi menyatakan setiap dugaan pelanggaran harus melalui pemeriksaan dan klarifikasi berdasarkan bukti sebelum sanksi dijatuhkan.

Persoalan ini semakin relevan setelah Pemerintah Provinsi Bali membahas penguatan koordinasi pengawasan WNA pada Oktober 2026. Laporan pemerintah daerah yang diberitakan The Bali Observer juga mencatat 31 kegiatan pembuatan film oleh warga asing di Bali.