Didik Rachbini Sebut Megawati Berperan Menggagalkan Wacana Jokowi Tiga Periode
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini
JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berperan penting dalam menggagalkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.
Penilaian tersebut disampaikan Didik melalui tulisan yang dipublikasikan pada Rabu (18/11/2026), ketika menyoroti dinamika politik 2022–2024 dan pentingnya mempertahankan pembatasan kekuasaan dalam konstitusi.
Didik mengungkapkan, gagasan tiga periode sempat berkembang di tengah dukungan politik terhadap pemerintahan Jokowi. Menurutnya, perubahan UUD 1945 melalui MPR berpotensi membuka jalan bagi perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu.” ujar Prof. Didik J. Rachbini.
Namun, Didik menilai penolakan Megawati menjadi faktor penting yang menghambat gagasan tersebut.
“Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, maka kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti.” lanjut Didik
Menurut Didik, sikap Megawati memperlihatkan pentingnya konsistensi pemimpin politik dalam mempertahankan aturan konstitusi, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
“Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa.” tambah Didik.
Pernyataan tersebut kembali mengingatkan pada perdebatan politik Oktober 2023. Saat itu, politikus PDIP Adian Napitupulu mengaitkan keretakan hubungan Jokowi dan Megawati dengan penolakan terhadap wacana tiga periode.
Namun, Puan Maharani membantah bahwa Jokowi pernah meminta langsung kepada Megawati agar masa jabatan presiden diperpanjang.
Terlepas dari perbedaan pernyataan tersebut, Didik menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan fondasi demokrasi konstitusional.
“Menurut saya tindakan Megawati merupakan sebuah komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan memberikan contoh kepentingan institusional partai, yang sejalan dengan kepentingan nasional.”
Sesuai Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama.
Didik mengingatkan bahwa popularitas pemimpin tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pembatasan kekuasaan yang telah ditetapkan konstitusi.
Editor :Tim Sigapnews







