Viral, Ada Dugaan Oknum Bapaslon Bupati di Kuansing Nikah Sirih
SIGAPNEWS.CO.ID, TELUK KUANTAN - Fakta Pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan dan tidak dicatatkan secara hukum negara (Pernikahan Siri). sepertinya mulai menjalar ke Negeri Jalur.
Praktek nikah siri tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun juga tertularkan terhadap calon pejabat publik calon bapaslon Bupati dan wakil bupati di Kuansing.
Menurut pandangan salah seorang pengamat politik Kuansing Karyono, SH kepeda media ini Kamis, (17/9/2020) pagi mengatakan, calon pemimpin yang secara terang-terangan membawa Istri Kedua yang di duga Sirih, kemana Pergi di setiap kesempatan untuk bertatap muka dengan masyarakat, bahkan pada saat prosesi pendaftaran dirinya ke lembaga penyelenggara Pemilu juga mempertontonkan hal yang sama.
Tindakan seperti ini tentu memberikan contoh yang tidak baik bagi bakal calon Pemimpin/ Wakil Pemimpin Daerah. Bicara soal etika dan moralitas seorang pemimpin, pemimpin seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat apalagi soal Aspek Kepribadian.
Masyarakat Negeri Jalur ini tentu harus bisa melihat dengan kepala Jernih, mana calon Pemimpin yang benar-benar hadir sebagai sosok yang dapat memberikan suri tauladan bagi masyarakat nya dan mana yang tidak.
Salah satu cirinya tentu di mulai dari "Keluarga" sebagai salah satu tolak ukur sederhana untuk mengukur sejauh mana Aspek Kepribadian calon Pemimpin adalah dalam membina rumah tangga yang harmonis.
"Bagaimana mau berbicara Program Pembangunan, Bicara soal Kepentingan umum dan Kepentingan Masyarakat, Jika hal yang paling sederhana saja soal Keluarga masih menimbulkan persoalan," ucap Karyono
Hal ini harus segera di luruskan, supaya ke depan Benar-benar Kita dapat menghadirkan dan memilih sosok pemimpin yang memiliki kepribadian luhur, dan dapat memberikan contoh yang baik.
Karyono menjelaskan, Calon Pemimpin haruslah sudah "PARIPURNA" secara personal, baik soal Urusan ekonomi Pribadi dan Keluarganya, terlebih lagi soal Moral, Etik dan Kepribadiannya.
Jika ini belum dimiliki oleh Calon Pemimpin, maka Apapun Janji Program pembangunan yang di sampaikan ke hadapan publik, akan menjadi sebuah harapan semu yang sulit diwujudkan.
Menjadi Calon Pemimpin Harus sudah "MERDEKA" secara ekonomi, sehingga pada saat memimpin sudah tidak berfikir untuk melakukan tindakan-tindakan Koruptif yang dapat berakibat Hukum.
Saat ini dapat kita lihat dan dengar dari pemberitaan terkait "Dugaaan Korupsi di Sekretariat Daerah, dan Kasus Tiga Pilar" yang mulai di tangani Aparat Penegak Hukum, yang kesemua itu bisa bermula dari sikap dan tindakan Pemimpin yang tidak baik, sehingga menimbulkan kosekwensi terjerat persoalan hukum.
Ke depan, tentu Masyarakat harus cerdas dalam memilah, memilih, dan menentukan calon pemimpin yang terbaik, agar Masyarakat dapat di pastikan Kehidupan Sandang, Pangan, dan Papan terpenuhi. Melalui program ekonomi kerakyatan dan Ketahanan Pangan secara mandiri, masyarakat harus dapat di bina, di fasilitasi, dan di lindungi agar dapat produktif menggali potensi yang di miliki untuk meningkatkan kehidupan ekonominya.
"Kesejahteraan itu harus di mulai dari setiap Keluarga, dan harus di pastikan bahwa masyarakat yang ada di setiap desa/ kelurahan dapat mengakses seluruh layanan kebutuhan dasar masyarakat dari seluruh program pemerintah yang di jalankan". Tutup Karyono.(*)
Liputan : R.A
Editor : RA
Editor :Tim Sigapnews
.jpg){kind=logo}
.jpg)
.jpg)
