Pilkada 2020
Bawaslu Kepulauan Meranti Berikan Rekomendasi Sanksi Pada Oknum Camat
Logo bawaslu yang baru. (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, MERANTI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti akhirnya mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada oknum camat setempat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal saat dihubungi Minggu (16/8/2020) siang.
Disampaikannya rekomendasi tersebut telah diterbitkan, Sabtu (15/8/20) kemarin.
Penerbitan rekomendasi itu dilakukan sehari setelah oknum ASN tersebut memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Kepulauan Meranti.
Rekomendasi sanksi diberikan sesuai dugaan pelanggaran yang dilakukan jelang Pilkada ini karena diindikasi melanggar netralitas ASN.
"Jumat dia memenuhi panggilan dari kita untuk mengklarifikasi. Setelah semua bukti diakui, maka Sabtu (15/8/2020) kemarin kita terbitkan rekomendasi ke KASN," ungkap Syamsurizal.
Dikatakan Syamsurizal, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut mengajak masyarakat untuk mendukung salah seorang bakal calon peserta Pilkada Kepulauan Meranti.
Seperti yang disampaikan Samsurizal sebelumnya, dimana laporan tersebut masuk lengkap dengan bukti video saat kejadian.
Padahal menurutnya, terhadap kode etik peran dan profesi tersebut telah diatur dalam UU 5/2014 dan PP 42/2004 tentang ASN. Di sana disebutkan setiap ASN harus netral.
"Harusnya netral, tapi oknum camat tersebut malah mengajak warganya untuk berpihak kepada salah seorang bakal calon. Kan gak boleh itu. Bukti videonya juga ada," ujarnya.
Terhadap surat rekomendasi ini juga telah ditembuskan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Rekomendasi ke KASN itu tembusannya juga kepada PPK dan BKD. Sebagai pemberitahuan saja," ungkapnya.
Beberapa waktu yang lalu Syamsurizal juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada KASN karena satu orang ASN Kepulauan Meranti juga dinilai melanggar kode etik ASN yang berhubungan dengan pelanggaran netralitas politik menjelang Pilkada.
"Sebelumnya kita juga sudah ada mengeluarkan 1 rekomendasi, namun kita belum tahu hasilnya. Karena memang hasil kajian kita ada pelanggaran netralitas di sana," tutur Syamsurizal.
Saat ini dikatakan Syamsurizal, pihaknya juga mengantongi satu lagi laporan terkait adanya dugaan netralitas ASN di Kepulauan Meranti.
"Saat ini kita juga masih mendalami, nanti semua pihak pelapor maupun terlapor akan kita panggil. Dan minta keterangan ahli juga. Setelah itu baru kita buat kajian kita." Pungkasnya. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
