Cakada di Tunda
Jaksa Agung Minta Sidik dan Lidik Cakada di Tunda, Kejari Kuansing: Tidak Bertentangan Dengan SE
.jpg)
Ilustrasi-Korupsi.(Foto: Sigapnews.co.id/Ist)
SIGAPNEWS.CO.ID, TELUK KUANTAN - Kejaksaan Negeri atau Kejari Kuansing dipastikan akan tetap menghadirkan bupati Kuansing Drs H Mursini, wakil bupati Kuansing Halim dan Ketua DPRD Kuansing Andi Putra dalam persidangan dugaan korupsi di Setda 2017 dengan kerugian negara diperkirakan Rp 10,4 Miliar.
Langkah Kejari Kuansing menghadirkan ketiganya di persidangan diklaim tidak bertentangan dengan surat edaran (SE) Jaksa Agung.
Kepastian menghadirkan Bupati Kuansing Mursini, wakil bupati H Halim dan Ketua DPRD Andi Putra datang dari Kepala Kejari Kuansing Hadiman SH MH.
"Semua yang ada di berkas perkara sebagai saksi, wajib kami hadirkan dipersidangan," katanya, Kamis (3/9/2020).
Kasus dugaan korupsi di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing anggaran APBD 2017 akan mulai disidangkan Pengadilan Tipikor Pekanbaru Jumat besok (4/9/2020) pukul 14.00 wib.
Ada lima terdakwa dalam kasus ini.
Pada persidangan yang akan berjalan secara daring, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kuansing berada di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Sedangkan lima terdakwa menjalani sidang dari Mapolsek Kuantan Tengah, Kuansing.
Lima terdakwa dititip di Mapolsek tersebut sejak ditahan. Mursini dan Halim sudah beberapa kali diperiksa terkait kasus ini. Andi Putra pun demikian.
Mursini, Halim dan Andi Putra maju dalam Pilkada Kuansing 2020 dan mereka tercatat sebagai balon Kepala Daerah dan sebentar lagi setelah mendaftar akan mejadi Calon Kepala Daerah atau Cakada.
Ketiganya maju sebagai calon bupati Kuansing. Jumat besok (4/9/2020), pendaftaran pasangan calon Pilkada Kuansing akan dimulai.
Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan surat edaran terkait penanganan kasus yang calon Kepala Daerah atau Cakda di Pilkada Serentak 2020 ini. Kapolri juga sudah mengeluarkan edaran yang sama.
Apakah Mursini, Halim dan Andi Putra akan dihadirkan dalam perisadangan nanti? "Wajib hadir," jawab Hadiman.
Sebab, katanya, kapasitas Mursini, Halim dan Andi Putra dalam kasus ini sebagai saksi untuk para tersangka. "Supaya terang peristiwa perkara tersebut," katanya.
Hadiman membenarkan adanya surat edaran dari Jaksa Agung. Katanya, pengertian surat edaran tersebut yakni bagi calon Kepala Daerah yang sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan agar ditunda sampai Pilkada selesai.
Sampai detik ini, kata Hadiman, Kejari Kuansing belum pernah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap calon Kepala Daerah baik Mursini, Halim dan Andi Putra.
"Yang ada calon Kepala Daerah, kami minta sebagai saksi dalam perkara Muharlius dkk. Hal tersebut tidak bertentangan dengan surat edaran tersebut.
Karena bukan calon Kepala Daerah sebagai calon tersangka maupun terdakwa. Tapi sebagai saksi," kata Hadiman.
Ia juga menegaskan kasus dugaan korupsi di Setda Kuansing 2017 ini, penyelidikan dan penyidikan dilakukan Agustus 2018 lalu.
Hadiman mengatakan ia dilantik sebagai Kajari Kuansing pada 4 November 2019. "Jadi perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada," tegasnya.
Beberapa waktu lalu, kejaksaan menyebut anggaran yang diduga dikorupsi para tersangka merupakan anggaran pelayanan pimpinan daerah kepada tamunya.
Selain itu, ada nama Mursini dan Halim dalam dalam Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian kerugian negara dalam kasus ini.
Dari kerugian negara sebesar Rp 10.462.264.516 tersebut, sudah dikembalikan sebesar Rp 2.951.225.910. Artinya, sisa kerugian negara yang belum dibayarkan sebesar Rp 7.451.038.606. Ada juga dugaan aliran dana ke pengesahan APBD 2017.
Dugaan ini bermula kala nama dua mantan anggota DPRD Kuansing periode 2014 - 2019 ada dalam STS.
Keterangan STS dua mantan anggota dewan tersebut yakni "Pengesahan APBD 2017". Saat itu, Andi Putra juga menjabat sebagai ketua DPRD Kuansing.
Lima tersangka dalam kasus ini yang akan menjalani persidanhan Jumat besok yakni mantan Plt Sekda Kuansing Muharlius selaku pengguna anggaran (PA) pada enam kegiatan tersebut.
Empat lainnya yakni M Saleh, Verdy Ananta, Hetty Herlina dan Yuhendrizal.
Hadiman juga menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan ruang pertemuan hotel Kuansing tetap berlanjut. Dalam pemeriksaan kasus ini membuat heboh.
Mantan bupati Sukarmis, mantan Wabup Zulkifli dan mantan Sekda Muharman sudah diperiksa. Begitu juga Ketua DPRD Andi Putra.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
