Pemindahan Ibu Kota
Erani: Pemindahan Ibu Kota Bukan Satu-satunya Instrumen Mewujudkan Pemerataan Ekonomi
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.(Foto: Sigapnews.co.id/ANTARA)
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bukanlah satu-satu instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, upaya pemerataan sebenarnya telah dimulai sejak 4,5 tahun terakhir dengan sejumlah kebijakan yang ada.
"Ini harus dibaca sebagai salah satu upaya, untuk memastikan proses pemerataan dan mengurangi beban Jakarta," kata Erani saat ditemui usai diskusi bersama Smart FM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019.
Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota, pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan pemerataan. Erani menyebut tiga di antaranya yaitu program Dana Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan infrastruktur. "Jadi fokusnya (isu pemerataan ekonomi) jangan hanya bergantung pada pemindahan, tapi aneka kebijakan."
Wacana pemindahan ibu kota kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut. Berdasarkan rapat itu, Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibu kota ke luar Jawa.
Dari rencana yang ada, pemerintah membutuhkan lahan seluas 40 ribu hektare untuk membangun kota baru sebagai calon ibu kota nantinya. Menjelang akhir tahun ini, pemerintah tengah bersiap untuk berkonsultasi dengan DPR guna mematangkan rencana ini, termasuk mengenai pemilihan lokasi pastinya.
Lebih lanjur, Erani menyampaikan bahwa kondisi ketimpangan ekonomi yang saat ini terjadi memang menjadi salah satu pendorong dari rencana pemindahan ibu kota ini. Ia mencontohkan bagaimana 70 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di seluruh perbankan di Indonesia berasal dari Pulau Jawa saja. "Maka dari sini ada faktor pendorongnya," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan ketimpangan ekonomi memang terus terjadi meski telah ada upaya desentralisasi atau otonomi daerah selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Saat ini, kata dia, 80 persen dari pembentuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih bersumber dari Pulau Jawa.
Sehingga, Robert mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa ini. Bahkan, Ia mengusulkan agar kantor kementerian pun bisa disebar, agar bisa bekerja lebih efisien sesuai tugasnya. Misalkan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) berada di Papua yang didominasi oleh kawasan hutan.
"Tapi bagaimana pun, proses ini (pemindahan ibu kota) pasti masih banyak, karena baru keputusan politik saja, belum kebijakan," kata dia.(*)
Liputan: Maman Sugiri
Editor : Robinsar Siburian.
"Ini harus dibaca sebagai salah satu upaya, untuk memastikan proses pemerataan dan mengurangi beban Jakarta," kata Erani saat ditemui usai diskusi bersama Smart FM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019.
Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota, pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan pemerataan. Erani menyebut tiga di antaranya yaitu program Dana Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan infrastruktur. "Jadi fokusnya (isu pemerataan ekonomi) jangan hanya bergantung pada pemindahan, tapi aneka kebijakan."
Wacana pemindahan ibu kota kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet guna membicarakan isu tersebut. Berdasarkan rapat itu, Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibu kota ke luar Jawa.
Dari rencana yang ada, pemerintah membutuhkan lahan seluas 40 ribu hektare untuk membangun kota baru sebagai calon ibu kota nantinya. Menjelang akhir tahun ini, pemerintah tengah bersiap untuk berkonsultasi dengan DPR guna mematangkan rencana ini, termasuk mengenai pemilihan lokasi pastinya.
Lebih lanjur, Erani menyampaikan bahwa kondisi ketimpangan ekonomi yang saat ini terjadi memang menjadi salah satu pendorong dari rencana pemindahan ibu kota ini. Ia mencontohkan bagaimana 70 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di seluruh perbankan di Indonesia berasal dari Pulau Jawa saja. "Maka dari sini ada faktor pendorongnya," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan ketimpangan ekonomi memang terus terjadi meski telah ada upaya desentralisasi atau otonomi daerah selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Saat ini, kata dia, 80 persen dari pembentuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih bersumber dari Pulau Jawa.
Sehingga, Robert mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa ini. Bahkan, Ia mengusulkan agar kantor kementerian pun bisa disebar, agar bisa bekerja lebih efisien sesuai tugasnya. Misalkan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) berada di Papua yang didominasi oleh kawasan hutan.
"Tapi bagaimana pun, proses ini (pemindahan ibu kota) pasti masih banyak, karena baru keputusan politik saja, belum kebijakan," kata dia.(*)
Liputan: Maman Sugiri
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
