Novita Hardini Kembali Gelar Layanan Kesehatan Mata Gratis

Trenggalek, Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, kembali menggelar layanan kesehatan mata gratis bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek, Senin (11/5/2026). Kegiatan yang juga melibatkan Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek itu dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh.

Program layanan kesehatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan rutin tahunan yang konsisten dilakukan Novita Hardini untuk membantu masyarakat, khususnya dalam akses layanan kesehatan dasar.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, dan PT JET.

Novita mengatakan, Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek terus berupaya hadir memberikan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kita Tim Penggerak PKK terus melangkah untuk bisa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat. Kesejahteraan, perlindungan, dan seluruh hal yang terkait dengan hajat hidup masyarakat terangkum dalam 10 program pokok PKK,” ujarnya.

Ia menegaskan, layanan kesehatan mata gratis tersebut merupakan bentuk komitmen yang terus dijalankan dari tahun ke tahun.

“Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek konsisten menunjukkan komitmen bahwa program ini sudah terlaksana dari tahun ke tahun dan akan terus berjalan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Novita juga menyoroti persoalan kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan. Meski mengaku tidak berada di komisi yang membidangi langsung persoalan kesehatan, ia mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

“Sebagai anggota DPR RI saya sangat prihatin dan mendorong pemerintah pusat agar benar-benar mau mendengar persoalan masyarakat di akar rumput,” katanya.

Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang sama pentingnya dengan kebutuhan pangan. Karena itu, ia berharap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat kecil, terutama dalam akses layanan kesehatan.

“Ketika program kesehatan tidak lagi diprioritaskan, dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Bahkan ada yang sudah terdaftar KIS tetapi ketika datang ke rumah sakit belum bisa langsung tertangani,” jelasnya.

Novita juga mendorong pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, untuk memperbaiki arah kebijakan layanan kesehatan agar lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat.

“Maka dari itu saya mendorong pemerintah, khususnya yang membidangi kesehatan, agar benar-benar memperbaiki arah kebijakan yang lebih inklusif,” pungkasnya.