Pungli Medan
Pungli di Kawasan Industri Medan, Sopir Truk Lakukan Aksi Unik Ini
Sejumlah orang yang tergabung dalam Organda Sumut, Angsuspel Belawan dan Keseper saat menggelar aksi unjuk rasa di luar gerbang Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (2/10/2017). Aksi ini digelar menuntut dugaan praktik pungutan lia
SIGAPNEWS.CO.ID | MEDAN - Sejumlah truk kontainer parkir di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (2/10/2017).
Truk-truk ini mengangkut puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah organisasi. Yakni Kesatuan Pemilik dan Sopir Angkutan (Kesper), Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut) dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan.
Kompak mengenakan baju serba putih, massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut dugaan praktik pungutan liar yang mereka alami di Kawasan Industri Medan (KIM).
Kedatangan massa ditandai dengan suara bising yang berasal dari klakson truk. Aksi ini pun menarik perhatian sejumlah orang yang turut melintas di sekitar lokasi aksi.
Berdiri di atas bak truk yang didominasi cat kuning, Koordinator Aksi Parlin Manihuruk mengungkapkan tiap sopir truk yang melintas Kawasan Industri Medan (KIM) dikutip uang senilai Rp 15 ribu tanpa alasan jelas.
Uang ini diduga dikutip secara liar dengan modus biaya parkir oleh sejumlah oknum yang mereka sebut berasal dari satu organisasi kepemudaan.
"Kami dimintai Rp 15 ribu sekali masuk. Kadang kami bisa masuk empat sampai lima kali," katanya.
Uang-uang yang dikutip terhadap para sopir, lanjut Parlin, disebut liat atau ilegal karena tidak memiliki dasar hukum.
Parlin bersama para rekan aksinya pun menuntut pihak berwajib untuk turun tangan menindak dan memberantas praktik ini.
Di sisi lain, mereka juga meminta DPRD Sumut menerbitkan rekomendasi pencopotan terhadap Direktur Utama KIM Ruli Adi.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti kinerja jajaran Polres Belawan karena dinilai membiarkan praktik pungutan tersebut berlangsung.
"Bahkan setiap hari itu ada sekitar 3.000 truk yang masuk ke KIM," sambung Parlin.
Perwakilan DPRD Sumut Baskami Ginting, datang menemui massa tak lama usai berorasi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut ini mencoba menenangkan massa dengan berjanji pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan dalam Rapat Dengar Pendapat.
"Nanti diagendakan. Kita upayakan bulan ini," katanya.(*)
Truk-truk ini mengangkut puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah organisasi. Yakni Kesatuan Pemilik dan Sopir Angkutan (Kesper), Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut) dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan.
Kompak mengenakan baju serba putih, massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut dugaan praktik pungutan liar yang mereka alami di Kawasan Industri Medan (KIM).
Kedatangan massa ditandai dengan suara bising yang berasal dari klakson truk. Aksi ini pun menarik perhatian sejumlah orang yang turut melintas di sekitar lokasi aksi.
Berdiri di atas bak truk yang didominasi cat kuning, Koordinator Aksi Parlin Manihuruk mengungkapkan tiap sopir truk yang melintas Kawasan Industri Medan (KIM) dikutip uang senilai Rp 15 ribu tanpa alasan jelas.
Uang ini diduga dikutip secara liar dengan modus biaya parkir oleh sejumlah oknum yang mereka sebut berasal dari satu organisasi kepemudaan.
"Kami dimintai Rp 15 ribu sekali masuk. Kadang kami bisa masuk empat sampai lima kali," katanya.
Uang-uang yang dikutip terhadap para sopir, lanjut Parlin, disebut liat atau ilegal karena tidak memiliki dasar hukum.
Parlin bersama para rekan aksinya pun menuntut pihak berwajib untuk turun tangan menindak dan memberantas praktik ini.
Di sisi lain, mereka juga meminta DPRD Sumut menerbitkan rekomendasi pencopotan terhadap Direktur Utama KIM Ruli Adi.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti kinerja jajaran Polres Belawan karena dinilai membiarkan praktik pungutan tersebut berlangsung.
"Bahkan setiap hari itu ada sekitar 3.000 truk yang masuk ke KIM," sambung Parlin.
Perwakilan DPRD Sumut Baskami Ginting, datang menemui massa tak lama usai berorasi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut ini mencoba menenangkan massa dengan berjanji pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan dalam Rapat Dengar Pendapat.
"Nanti diagendakan. Kita upayakan bulan ini," katanya.(*)
Editor :Tim Sigapnews
