Ahmad Saukinur MH: Politik Uang, Momok Demokrasi yang Mengancam Pemilu 2024

SIGAPNEWS.CO.ID - Dalam mendekati Pemilu 2024, praktik politik uang telah menjadi momok dan virus yang mengancam proses demokrasi di Indonesia. Para calon kepala daerah atau anggota legislatif seringkali terjebak dalam upaya mempengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi, mengumbar janji manis, bahkan menebar amplop berisi uang atau bingkisan sembako.

Hal itu diungkapkan politisi dan praktisi Hukum, Ahmad Saukinur MH, bahwa Politik uang, yang dapat diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik, menjadi salah satu bentuk tindakan korupsi politik yang merusak proses demokrasi. Para calon yang menggunakan politik uang cenderung mencari kemenangan dengan cara apa pun, tanpa mempertimbangkan integritas dan kompetensi mereka sebagai calon pemimpin.

"Politik uang merupakan salah satu upaya mempengaruhi orang lain dengan imbalan materi. Hal ini dapat diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik," ungkap seorang analis politik. "Praktik ini menciptakan pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin, yang lebih pragmatis daripada berintegritas. Kepentingan rakyat menjadi terpinggirkan di antara kepentingan pribadi, donatur, dan kelompok tertentu," ungkap Ahmad Saukinur MH.

Perilaku politik uang bukan hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga membuka pintu bagi munculnya berbagai jenis korupsi lainnya. Figur yang terpilih karena praktik korupsi politik cenderung mencari "balik modal" dari dana yang telah dikeluarkan selama kampanye, dan hal ini mendorong munculnya tindakan korupsi di sektor-sektor lain.

Praktik politik uang terutama menjadi perhatian di masyarakat desa, yang dianggap paling rentan dan mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi dari para calon. Untuk menjaga kualitas proses demokrasi, masyarakat diminta untuk memilih calon pemimpin dan wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat, memperhatikan visi dan misi serta rekam jejaknya.

"Ketika masyarakat terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka, ini berarti mereka tidak lagi memilih berdasarkan keinginan yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Kualitas pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan berdampak langsung pada nasib masyarakat dan pembangunan daerah," kata Ahmad Saukinur MH.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dan cerdas dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Praktik politik uang harus ditekan agar pemilu benar-benar menjadi ajang pesta demokrasi yang jujur dan adil. Hanya dengan memilih pemimpin yang berkualitas, Indonesia dapat maju menuju tatanan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mampu mengemban amanah rakyat dengan baik.