Dikepung Kritik Papan Bunga
Cipayung Plus Desak DPRD Bentuk Pansus LHP BPK Rp1,76 T
Aksi simbolik papan bunga yang dilakukan aliansi Cipayung Plus di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Jumat (4/7/2025)
PEKANBARU - Aksi simbolik papan bunga yang dilakukan aliansi Cipayung Plus di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Jumat (4/7/2025), memantik sorotan publik.
Mereka mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas belanja daerah tahun 2024 senilai Rp1,76 triliun yang dianggap janggal.
Aksi ini merupakan kelanjutan kajian bersama yang digelar Cipayung Plus, BEM, dan KNPI Riau pada 25 Juni lalu.
Hasil kajian menilai perlu investigasi mendalam agar aliran dana rakyat tersebut tidak raib tanpa kejelasan. Sayangnya, hingga lebih dari sepekan, tak satu pun dari 65 anggota DPRD Riau memberikan respons terbuka.
“Kami serius mengawal temuan LHP BPK. Anggaran rakyat Rp1,76 triliun itu bukan jumlah recehan dan wajib dipertanyakan ke mana larinya,” tegas Alpin Jarkasi Husein, Ketua DPD IMM Riau, saat dikonfirmasi, Jumat siang.
Aliansi Cipayung Plus kemudian meletakkan papan bunga bernada kritik keras di halaman gedung DPRD, memuat pesan sindiran menohok. Salah satu tulisan berbunyi: “koRupsi (R-nya Riau) – Desak DPRD Bentuk Pansus LHP BPK RI!” Namun sebelum pukul 12.00 WIB, seluruh papan bunga ditertibkan petugas tanpa penjelasan.
“Ini bukan sekadar estetika, ini ekspresi politik rakyat dalam demokrasi. Tapi malah dibungkam secara diam-diam. Ini arogansi kekuasaan,” tegas Alpin dengan nada geram.
Menurutnya, tindakan DPRD yang sibuk mencabut papan bunga ketimbang menanggapi substansi tuntutan mencerminkan ketakutan para elite terhadap kontrol publik.
“Mereka lebih takut papan bunga daripada fakta anggaran yang bocor. Ini membuktikan mental korup sudah berakar. Mereka pura-pura tuli saat rakyat berbicara, tapi cepat bereaksi saat nama mereka tercantum dalam kritik,” tambah Alpin.
IMM Riau menegaskan akan menggerakkan demonstrasi besar jika DPRD tetap bungkam dan tak kunjung membentuk Pansus.
“Kami tidak akan tinggal diam menyaksikan rakyat dirampok. Kalau Rp1,76 triliun ini tidak diaudit serius, demokrasi kita sedang sekarat,” tegas Alpin menutup pernyataan.
Cipayung Plus memastikan aksi lanjutan akan terus digelar jika Pansus tak segera dibentuk, demi membela hak publik agar uang rakyat tidak lenyap ditelan korupsi berjamaah.
Editor :Tim Sigapnews
