Kunker ke Disdik Riau
Komisi A DPRD Kuansing Kunker ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
.jpeg)
Anggota komisi A DPRD fraksi PPP Kuansing, Drs.H Darmizar. (Foto: Sigapnews.co.id/Radian Ali).
SIGAPNEWS.CO.ID, TELUK KUANTAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing melakukan Kunjungan Kerja ke dinas Pendidikan Provinsi Riau beberapa hari yang lalu
Kunjungan tersebut terkait dengan berbagai keluhan dari masyarat tentang adanya pungutan di berbagai sekolah pada tingkat SLTA, setelah beberapa tahun ini di hilangkan namun sekarang adanya pembayaran dimasing-masing-masing sekolah
Untuk saat ini komite sekolah menetapkan nilai pungutan tersebut dengan bervariasi antara Rp.85.000 hingga 100.000. per bulan
Hal tersebut membuat sebagian orang tua wali murid mengeluhkan pembayaran beberapa bulan terakhir, ini terjadi di level sekolah lanjutan atas (SLTA)
Anggota komisi A DPRD fraksi PPP Kuansing Drs.H Darmizar mengatakan, pada dasarnya komite tidak dibenarkan melakukan pungutan, semuanya diminta untuk patuh dan tunduk kepada aturan Permendikbud hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 9 Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012."tegas Darmizar.
Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.
“Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan.
Namun masalah pungutan memang dilematis, karena sekolah memang kekurangan anggaran untuk membiayai kegiatan. Sementara jika bergantung dari dana BOS sangat sulit dilakukan.
Akan tetapi dirinya meminta pihak sekolah yang ingin meminta sumbangan harus menggelar diskusi terlebih dahulu dengan wali murid agar tidak ada paksaan terkait pungutan untuk kegiatan sekolah.
"Selain itu pastinya tujuan pemungutan sumbangan ini harus dilandasi kepentingan pendidikan agar terhindar dari yang namanya pungli.
“Kiata minta pihak sekolah juga memberikan keringanan kepada para siswa yang kurang mampu.Jangan sampai terjadi ada anak yang putus sekolah karna kekurangan biaya" tutup Darmizar.(Adv)
Liputan : Radian Ali
Editor : Radian Ali
Kategori: Advertorial.
Kategori: Advertorial.
Editor :Tim Sigapnews
