Legislator Karmila Sari Dorong Sekolah Riau Perkuat Data untuk Raih Dana Revitalisasi

PEKANBARU – Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari SKom MM meminta sekolah di Riau tidak pasif mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana. Ia mendorong kepala sekolah memperbarui data serta melengkapi dokumen pendukung agar kebutuhan revitalisasi dapat dipetakan pemerintah secara tepat.

Dorongan itu disampaikan Karmila saat menginisiasi Workshop Pendidikan bertema Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Mendukung Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru, 4-5 September 2026.

Workshop yang diikuti kepala sekolah jenjang SD, SMP dan SMA tersebut mendapat dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Analis Kebijakan Ahli Madya Dr Suhartono Arham hadir mewakili Direktur Sekolah Menengah Pertama.

Karmila menilai ketepatan data menjadi pintu masuk penting untuk menentukan prioritas bantuan. Setiap sekolah, kata dia, memiliki persoalan berbeda sehingga pengajuan tidak boleh sekadar mengikuti kebutuhan administratif.

“Kegiatan ini kami berharap sangat membantu para kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah masing-masing, karena kondisi setiap sekolah berbeda-beda dan banyak sekali permasalahan revitalisasi,” kata Karmila.

Ia secara khusus meminta sekolah memastikan Dapodik sesuai kondisi lapangan dan legalitas lahan tersedia. Ketidaksesuaian data berpotensi membuat kebutuhan riil sekolah tidak tergambar dalam perencanaan pemerintah.

“Apakah kita punya surat lahannya, apakah Dapodik sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya,” ujarnya.

Karmila mencontohkan kebutuhan ruang kelas baru (RKB) akibat meningkatnya jumlah siswa. Selain menampung peserta didik, penambahan ruang belajar juga berkaitan dengan pemenuhan jam mengajar tenaga pendidik.

Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada sekolah di wilayah jauh dari pusat kota. Menurutnya, jarak tempuh siswa harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pembangunan RKB.

 “Kalau masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita untuk menambah RKB,” katanya.

Karmila menegaskan pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh terkonsentrasi di perkotaan.

“Saya berharap pembangunan ini tidak hanya di kota. Sekolah-sekolah di daerah pinggir dan yang jauh justru harus lebih kita utamakan agar masyarakat mendapatkan sekolah yang lebih layak,” ujarnya.

Selain revitalisasi, ia meminta masukan kepala sekolah terkait evaluasi besaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk kebutuhan operasional dan tenaga pendidik.

 “Kita membutuhkan masukan yang luar biasa dari bapak ibu kepala sekolah, terutama untuk rekomendasi peningkatan BOSP agar kualitas pengajaran semakin baik dan pendidikan lebih berkeadilan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Karmila juga mengungkap rencana program sekolah gratis bagi sekolah swasta, terutama di wilayah 3T. Di Riau, perhatian diarahkan antara lain ke Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

Sementara Suhartono menyebut pemerintah menyalurkan anggaran revitalisasi kepada 16.174 satuan pendidikan pada 2025. Untuk 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 67.000 satuan pendidikan.

Ia juga menegaskan pelaksanaan revitalisasi harus sesuai ketentuan dan dilakukan melalui mekanisme swakelola, bukan dikontrakkan kepada pihak ketiga.

“Jangan yang jelek-jelek saja yang disampaikan. Hasil pembangunan dan hal-hal positif yang telah kita persembahkan kepada masyarakat juga harus disampaikan,” katanya.