PUPRPKPP Riau Gandeng PHR Perbaiki 10 Km Jalan Mahato-Menggala

PEKANBARU — Dinas PUPRPKPP Riau bergerak mempercepat penanganan ruas jalan Mahato-Simpang Menggala dengan mengajukan kolaborasi bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Plt Kepala Dinas PUPRPKPP Riau H. Zulfahmi MT membawa langsung usulan perbaikan 10 kilometer ruas tersebut saat menemui jajaran PHR di Rumbai, Pekanbaru, Senin (7/9/2026).

Dalam audiensi itu, Zulfahmi menyerahkan surat resmi Pemerintah Provinsi Riau yang meminta PHR ikut berkontribusi menangani jalan provinsi yang berada di kawasan wilayah kerja perusahaan.

Langkah Dinas PUPRPKPP (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Plt Gubernur Riau SF Harianto dengan Direktur Utama PHR pada 14 Agustus 2026.

“Setelah sebelumnya PHR membantu perbaikan ruas jalan Simpang Minas-Simpang Pemda-Tualang Timur, kali ini kami mengusulkan perbaikan ruas jalan Mahato-Simpang Menggala sepanjang 10 kilometer,” ujar Zulfahmi.

Menurut Zulfahmi, penanganan ruas tersebut akan dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemprov Riau dan PHR. Kolaborasi itu diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di kawasan Mahato-Simpang Menggala.

Dinas PUPRPKPP Riau tidak hanya mendorong keterlibatan PHR. Pemprov Riau juga mengupayakan partisipasi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang menjalankan aktivitas usaha di sepanjang ruas tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Riau telah mengundang sejumlah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit untuk membahas kontribusi terhadap perbaikan jalan Mahato-Simpang Menggala.

Upaya tersebut menunjukkan pendekatan Pemprov Riau yang tidak semata mengandalkan anggaran pemerintah dalam menangani kebutuhan infrastruktur. Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan yang aktivitas operasionalnya turut memanfaatkan jaringan jalan di kawasan tersebut.

Bagi Dinas PUPRPKPP Riau, kolaborasi lintas pihak menjadi salah satu cara mempercepat peningkatan kualitas jalan sekaligus menjawab kebutuhan akses masyarakat di wilayah yang selama ini menjadi jalur penting aktivitas ekonomi.