Pemprov Minta Kontraktor Bekerja Profesional dalam Pengerjaan Proyek

Padang I sigapnews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berharap para kontraktor yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara profesional. Pekerjaan yang didapat bukan asal-asalan apalagi mengurangi platform hingga 70 persen. Secara keuangan memang hal tersebut menguntungkan pemprov, pemko/pemkab namun hasil pekerjaan tidak maksimal.

Hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IV Gabungan Perusahaan Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapeksindo) Provinsi Sumatera Barat. Tema Musda Gapeksindo Sumbar Sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Siap Melakasanakan Bisnis yang Berintegritas

“Tender sudah terbuka, saya risau banyak keluhan sebagai pemilik kerja, ketika jembatan, bangunan irigasi dan macam-macam kontruksi dimenangkan oleh pengusaha tapi tidak menampilkan kinerja yg berkualitas tidak capai sesuai dan menjadi temuan penegak hukum,” ujar Irwan.

Setelah diselusuri, kata Irwan, pemenang tender dengan harga over estimate bahkan sampai 30 persen. Sementara 80 persen sudah susah mencapai hasil maksimal. “Kenapa demikian, alasan mereka daripada tidak dapat proyek mending dapat kerja walaupun tidak untung. Tetapi bisa mengaji karyawan dan dikurangi-kurangi bahan bisa sampai, akibatnya jadi negatif,” kata Irwan.

Gubernur mengungkapkan pemerintah merasa dilema pada saat tender. Pemerintah mau mematok harga terendah namun nantinya disanggah. Sehingga LPSE juga dilema dengan kondisi yang ada saat ini. Dengan e-katalog, seperti sisa anggaran 20 persen tapi tender tak jadi karena uang tak cukup. Namun jika dilakukan dengan modus akal-akalan seperti harga satuan dinaikin, maka dapat menimbulkan masalah dan berpeluang terjadinya tindak pidana.

“Kerisauan terhadap pekerja. Kedua, masalah temuan kita berikan tender malah di alihkan ke pihak ketiga, dan pihak ketiga itu bermasalah tidak layak karena juga pihak yang sedang bermasalah. Jadi, kinerja tidak capai target dana tersebut tidak bisa dijalankan,” ungkap Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menjelaskan, Pemprov Sumbar mengikuti aturan di ULP menggunakan LPSE yang semuanya bisa ikut terlibat. Dan bisa ikut tender. Hanya saja dampak negatif yang dirasakan, karena ingin menang maka penawaranya murah.

“Nah karena murah itu dari owner estimate bisa 70 persen bisa berdampak pada kualitas bangunan. Konstruksi kan untuk irigasi, jalan, gedung, dll. Kalau kualitas kurang dari penawaran kan tidak bagus hasilnya. Di satu sisi kami untung karena uang berlebih namun hasilnya gampang rusak. Solusinya, ya mereka harus profesional. Kalau sampai 70-75 persen tidak profesional, mungkin 90 persen keatas yang lebih baik hasil kerjanya,” ujarnya. (*)