Jaksa Bidik Korupsi Bansos Siak
Sekda Riau Yan Prana Sudah Tersangka, Kini Jaksa Bidik Dugaan Korupsi Bansos Siak
Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya mengenakan rompi tahanan Kejati Riau saat digiring ke mobil tahanan, Selasa (22/12/2020).(Foto: dok. Sigapnews.co.id/Ist)
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Satu persatu kasus dugaan korupsi di Kabupaten Siak Sri Indrapura yang ditangani tim jaksa dari Kejati Riau, mulai menguak siapa aktor yang dinilai bertanggungjawab.
Dugaan korupsi, disinyalir terjadi di era kepimpinan Syamsuar -Gubernur Riau sekarang- saat masih menjabat sebagai Bupati Siak.
Salah satu perkara yang sudah ditetapkan tersangkanya, adalah dugaan rasuah anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2014-2017, di Kabupaten berjuluk Kota Istana itu.
Adapun tersangka dalam perkara di Bappeda Siak ini adalah Yan Prana Jaya, yang kini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau.
Akibat perbuatan yang dilakukan Yan Prana Jaya ini, negara terindikasi merugi Rp1,8 miliar.
Usai kasus Bappeda, jaksa kini fokus menangani perkara dugaan korupsi lainnya di Siak.
Salah satu yang kini sedang digesa penanganannya, yakni dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial di Bagian Kesra Setdakab Siak.
Perkara tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan masih terus berproses.
Info terbaru, tim jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau selaku pihak yang menangani perkara, saat ini tengah menunggu laporan transaksi keuangan dalam penyaluran bansos bermasalah tersebut kepada masyarakat.
Asisten Pidsus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi menuturkan, pihaknya telah menyurati salah lembaga keuangan untuk meminta laporan transaksi keuangan dalam perkara ini. Ini guna memastikan apakah penyaluran bansos tersebut tepat sasaran.
"Kami sudah menyurat lembaga keuangan terkaitan transaksi keuangan penyaluran bansos itu. Kami tinggal menunggu itu," katanya, Kamis (24/12/2020).
Hilman memaparkan, langkah tersebut diambil untuk mempermudah penyidikan perkara.
Karena menurutnya, tidak memungkinkan memeriksa atau melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap satu persatu penerima bansos yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
"Penerima bansos sekitar 9.000 orang, kalau diperiksa satu persatu banyak orang heboh dan ini tidak mungkin. Maka, kita ubah pola pemeriksaannya dengan memproses transaksi keuangannya," ungkap Hilman.
"Jadi kami periksa keuangannya. Kami tidak menggunakan pola bottom up (pendekatan dari bawah ke atas, red), tapi top down (dari atas ke bawah)," Ulas Hilman.
Atensi Komisi III DPR RI
Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi bansos ini juga menjadi atensi dari Komisi III DPR RI, yang membidangi masalah hukum, HAM dan keamanan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, dari fraksi PAN selaku ketua rombongan anggota dewan pusat, saat bertandang ke Pekanbaru, Riau, pada akhir pekan lalu.
Dimana sekitar 11 anggota Komisi III DPR RI ini, mengadakan pertemuan dengan jajaran Kejati Riau, Polda Riau dan Kanwil Kemenkumham Riau.
"Kami pertanyakan kasus bansos 57,6 miliar di Kabupaten Siak. Ini kasusnya kami berharap tidak berhenti dan bisa ditetapkan siapa tersangkanya," kata Pangeran.
Sudah Ada Temuan
Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penyaluran bansos di Bagian Kesra Setdakab Siak, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Siak tahun 2014-2019 ini, jaksa disebutkan sudah mendapati sejumlah temuan.
Temuan tersebut, kemudian ditindaklanjuti guna menentukan langkah selanjutnya.
Dalam temuan ini, jaksa penyidik akan memastikan apakah temuan tersebut memiliki dampak atau tidak terhadap penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut.
Peningkatan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan, dilakukan jaksa sekitar akhir September 2020 lalu.
Berdasarkan peningkatan status penyelidikan ke penyidikan, Kajati Riau, Mia Amiati mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor PRINT-09/L.4/Fd.1/09/2020.
Dari pantauan Sigapnews.co.id, beberapa orang telah dipanggil selama proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan sekarang.
Adapu yang telah dipanggil adalah Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Riau, Ikhsan, Sekretaris Bapilu DPD IGolkar Riau, Ulil Amri dan Ketua DPD II Golkar Siak Indra Gunawan, yang juga anggota DPRD Siak.
Ketiga orang tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengurus KNPI dan Karang Taruna Siak. Dalam hal ini Indra sebagai ketua, Ikhsan sekretaris dan Ulil bendahara.
Sebelumnya, sejumlah mantan pejabat di Kabupaten Siak tahun 2014 sampai 2019 juga sudah diperiksa oleh jaksa. Seperti Sekda Provinsi Riau yang kini berstatus tersangka, Yan Prana Jaya.
Ia diperiksa sebagai mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak sekaligus Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak.
Pemanggilan juga dilakukan terhadap Yurnalis, mantan Kabag Kesra Pemkab Siak yang saat ini menjabat Kadis PMD Provinsi Riau. Termasuk beberapa orang camat di Kabupaten berjuluk Kota Istana tersebut.
Belum diketahui berapa besar dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Siak.
Disinyalir dugaan perkara korupsi terjadi pada saat Syamsuar, Gubernur Riau sekarang, masih menjabat sebagai Bupati Siak.
Namun ketika sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Riau belum lama ini, disebutkan adanya temuan BPK dalam pengelolaan keuangan di Pemkab Siak.
Disebutkan ada dugaan penyimpangan pengalokasian anggaran belanja dana hibah tahun 2011-2013 senilai Rp57,6 miliar. Ada juga penyimpangan di Dinas Cipta Karya sebesar Rp1,07 miliar dan di Setdakab Siak Rp40,6 miliar. (*).
Liputan: Brian.
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
