Reformasi
Ketua DPRD Rohul Apresiasi Program jokowi
Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kelmi Amri SH. (Foto Sigapnews.co.id/Harunzheind)
SIGAPNEWS.CO.ID, PASIRPENGARAIAN — Tokoh Masyarakat yang juga Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kelmi Amri SH, Memberi Apresiasi terhadap Program Pemerintah Pusat dibawah pemerintahan Joko widodo. Selain Infrastrukutr, Kelmi juga mengapresiasi Program Reformasi Agraria Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurutnya, Program Reformasi Agraria seperti Program Tanah Objek Reforma Agrarian (TORA) dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) patut di Apresiasi.
“Kedua Program itu sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Khusunya Warga Rohul dalam mendapatkan Kepastian Hukum terkait hak atas Aset Lahan mereka†Ujar Politisi Demokrat itu Kepada Cakaplah. Selasa (30/7/2019)
Kelmi juga mengapresiasi Komitmen Presiden Joko widodo dalam memperjuangkan Hak-hak Masyarakat. Hal itu tergambar dari Komitmen jokowi dalam Penguatan lembaga pedesaan melalui Program Dana desa. Serta Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam Perpanjangan Izin HGU Perusahaan Perkebunan patut diapresiasi.
“Sekarang Ada aturan Pemerintah Pusat mewajibkan Perusahaan memberikan Kompensasai lahan 20 Persen kepada Masyarakat dari HGU yang dimiliki perusahaan merupakan sebuah gambaran Program ini adalah Program Pro Rakyat†Ujarnya.
Di Bidang infrastruktur, Kelmi Menilai, Pemerintah Pusat sudah sangat baik. Hal ini di tandai dengan telah mulai terbukanya akses sumatera khususnya Riau Sumut yang memperlancar arus barang dan orang sehingga akan berdampak terhadap menggeliatnya ekonomi Rohul.
“Sekarang yang harus dilakukan, bagaimana memetakan isolasi daerah Khsusunya di daerah perbatasan. Untuk itu, perlu dukungan dari pemkab Rohul dengan mensinergikannya dengan provinsi dan pusat†terangnya.
Selain itu, Kelmi Juga Menghimbau kepada masyarakat untuk pro aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan serta menggalakan kembali Semangat gotong royong.
“yang menjadi kewenangan desa dan masyarakat secara swadaya di harapkan dilakukan swadaya. jangan terlalu bergantung kepada pemerintah kabupaten atau provinsi karena prinsip pembangunan adalah berkeisinambungan, tidak mampu diselesaikan pada satu tahun atau 5 tahun anggaran†Pungkasnya.(*)
Liputan: Harunzheind
Editor : Harunzheind
Menurutnya, Program Reformasi Agraria seperti Program Tanah Objek Reforma Agrarian (TORA) dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) patut di Apresiasi.
“Kedua Program itu sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Khusunya Warga Rohul dalam mendapatkan Kepastian Hukum terkait hak atas Aset Lahan mereka†Ujar Politisi Demokrat itu Kepada Cakaplah. Selasa (30/7/2019)
Kelmi juga mengapresiasi Komitmen Presiden Joko widodo dalam memperjuangkan Hak-hak Masyarakat. Hal itu tergambar dari Komitmen jokowi dalam Penguatan lembaga pedesaan melalui Program Dana desa. Serta Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam Perpanjangan Izin HGU Perusahaan Perkebunan patut diapresiasi.
“Sekarang Ada aturan Pemerintah Pusat mewajibkan Perusahaan memberikan Kompensasai lahan 20 Persen kepada Masyarakat dari HGU yang dimiliki perusahaan merupakan sebuah gambaran Program ini adalah Program Pro Rakyat†Ujarnya.
Di Bidang infrastruktur, Kelmi Menilai, Pemerintah Pusat sudah sangat baik. Hal ini di tandai dengan telah mulai terbukanya akses sumatera khususnya Riau Sumut yang memperlancar arus barang dan orang sehingga akan berdampak terhadap menggeliatnya ekonomi Rohul.
“Sekarang yang harus dilakukan, bagaimana memetakan isolasi daerah Khsusunya di daerah perbatasan. Untuk itu, perlu dukungan dari pemkab Rohul dengan mensinergikannya dengan provinsi dan pusat†terangnya.
Selain itu, Kelmi Juga Menghimbau kepada masyarakat untuk pro aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan serta menggalakan kembali Semangat gotong royong.
“yang menjadi kewenangan desa dan masyarakat secara swadaya di harapkan dilakukan swadaya. jangan terlalu bergantung kepada pemerintah kabupaten atau provinsi karena prinsip pembangunan adalah berkeisinambungan, tidak mampu diselesaikan pada satu tahun atau 5 tahun anggaran†Pungkasnya.(*)
Liputan: Harunzheind
Editor : Harunzheind
Editor :Tim Sigapnews
