BPJS Kesehatan
DPR Usul Skema Khusus Bayar Peserta BPJS Kesehatan Risiko Tinggi
Nova Riyanti Yusuf, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta memberi pemaparan dalam acara Diskusi Ruang Tengan dengan tema Tragedi Bunuh Diri, Penyebab dan Efek Viral di Media Sosial, Jakarta, 28 Juli 2017.(Foto: Sigapnews
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Nova Riyanti usul pemerintah merancang skema khusus untuk membayar jaminan perawatan peserta BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit berisiko tinggi atau katastropik. Usulan ini merupakan respons atas kelanjutan dari kasus-kasus sebelumnya yang menimpa peserta BPJS Kesehatan.
Semisal, adanya kebijakan penghapusan sejumlah daftar obat untuk penyakit berbiaya besar. “Skemanya peserta bayar iuran, tapi dari awal (beberapa persen dari uang iuran masyarakat) disisihkan untuk katastropik,†kata Nova di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu petang, 31 Juli 2019.
Menurut Nova, sejumlah negara telah menerapkan pembiayaan jaminan khusus untuk penyakit katastropik. Ia mencontohkan Meksiko. Berdasarkan risetnya, Meksiko mempunyai pos dana abadi khusus bagi masyarakat yang mengidap penyakit berisiko tinggi ini.
Ia mengabsen negara lain seperti Korea Selatan. Nova mengatakan Negeri Gingseng itu telah menambahkan biaya iuran sebesar 5 persen yang akan dialokasikan untuk perawatan penyakit katastropik.
Menurut dia, skema khusus ini penting. Musababnya, orang dengan penyakit berisiko tinggi umumnya mesti dirawat secara insentif dengan pendanaan yang besar. Sejatinya, ujar dia, Indonesia tak mesti menduplikasi skema khusus dari Meksiko dan Korea Selatan dengan sama persis.
“Kita lakukan yang simple-simple saja. Misalnya naikin iuran, salah satu tujuannya untuk itu (penyakit katastropik) misalnya,†tuturnya.
Dia berpendapat, pemerintah bisa menyisihkan 5-10 persen dana dari uang iuran jaminan kesehatan BPJS Kesehatan. Dana itu nantinya dialokasikan khusus bagi pembiayaan penyandang penyakit berisiko tinggi. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
KPU Kuansing
Langgar Kode Etik Pemilu, DKPP Berhentikan Ketua KPU Kuansing dari Jabatannya
00:00:00 WIB
Karhutla Riau
Polda Riau Telusuri Laporan Satgas Udara Karhutla Lima Perusahaan Terdeteksi Titik Api
00:00:00 WIB
Karhutla Riau
Karhutla Belum Mengkhawatirkan, Gubernur Riau: Kalau Mengkhawatirkan Asap Banyak
00:00:00 WIB
Kasus Error Bank Mandiri
Soal Kasus Error Bank Mandiri, OJK: Bagi Bank Lain Agar Berhati-hati
00:00:00 WIB
Upacara 17 Agustus 2019
Pemerintah DKI Akan Upacara 17 Agustus 2019 di Pulau Reklamasi, Sekda: Semoga Jadi
00:00:00 WIB
Pindah Ibu Kota
Terkait Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi: Masih Berupaya Menyelesaikan Kajian
00:00:00 WIB
Kasus Meikarta
Berkonsentrasi Terhadap Kasus Meikarta, Iwa Karniwa Cuti Selama Tiga Bulan
00:00:00 WIB
Pariwisata Danau Toba
Belanda Tertarik Kerja Sama di Sektor Pariwisata Dengan Pemprov Sumut
00:00:00 WIB
