Belajar Tatap Muka
Wakil Gubernur Riau: Rencana Belajar Tatap Muka Awal Tahun Masih Dipertimbangkan, Ini Penjelasannya
Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution.(Foto: Dok. Sigapnews.co.id/st).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya mewacanakan dimulainya proses belajar tatap muka di sekolah mulai awal tahun ajaran baru 2021.
Hanya saja setelah dilakukan pembahasan, keputusan untuk belajar tatap muka masih penuh pertimbangan sesuai saran dari Satgas Covid.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, menurutnya awalnya tim yang tergabung dalam pendidikan tersebut memberikan saran kepada pemerintah untuk dimulainya pendidikan tatap muka terbatas mulai 4 Januari 2020.
"Ada hal-hal masih dipertimbangkan. Satgas memberi izin bila kriteria memenuhi, misalnya jarak anak di kelas dan pembatasan jumlah yang masuk setiap jam pelajaran, misalnya masuk 50 persen,"ujar Edi Natar.
Hanya saja, saran dari Satgas tersebut belum dirancang secara detil, selain itu kondisi antara satu sekolah di daerah tertentu dengan sekolah di daerah lain sangat berbeda.
Sehingga tidak bisa dijadikan satu aturan baku yang harus menjadi rujukan semuanya.
"Sangat situasional karena antara sekolah satu dengan lainnya berbeda. Artinya satgas Covid memberi rekomendasi bila kriteria dipenuhi,"jelas Edi Natar.
Terpenting lagi yang harus menjadi pertimbangan, adanya libur natal dan tahun baru akan memunculkan dampak peningkatan kasus baru covid.
Hasilnya baru akan kelihatan dua minggu setelah tahun baru.
"Dampak dari libur panjang baru kelihatan dua Minggu, makanya kita tunggu saja dulu dan lihat kondisi dan tentunya tim juga akan komunikasi komunikasi dengan satgas Covid, sebelum adanya keputusan memulai proses belajar tatap muka," jelas Edi Natar.
DPRD Pekanbaru Setuju
Belajar tatap muka di Kota Pekanbaru, sudah dijadwalkan digelar pada 5 Januari 2021.
Meski sekarang masih digodok penerapan protokol kesehatan (prokes) nya oleh OPD terkait, namun diyakini proses belajar mengajar tatap muka tetap akan dilakukan.
Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan menegaskan, bahwa secara pribadi dan secara lembaga, dipastikan setuju proses belajar tatap muka direalisasikan pada Januari nanti.
Apalagi belakangan ini sudah banyak orangtua siswa, mengadukan perihal ini ke DPRD.
Tentunya harus dipertimbangkan pemerintah, sejauh tidak melanggar aturan main.
"Yang penting itu, tetap terapkan Prokes di lingkungan sekolah. Baik itu di TK, SD dan SMP. Kalau bisa terapkan di luar dan dalam ruangan belajar," pinta Ervan kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (24/12/2020).
Lebih dari itu, Politisi Partai Gerindra ini juga meminta, untuk jumlah siswa yang ada di dalam ruangan belajar harus dibatasi.
Jika selama ini satu lokal siswanya 40 orang, maka pada belajar tatap muka nanti dikurangi separuhnya.
"Ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi. Kan bangkunya bisa dijarakkan, sesuai standar Prokes. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin bisa dilakukan," sebut Ervan lagi.
Disinggung mengenai akan dilakukannya rapid tes, kepada semua siswa sebelum masuk sekolah nanti, Komisi III pada intinya, tidak keberatan.
Namun DPRD mengingatkan pemerintah, untuk tidak membebani orangtua siswa mengenai biaya rapid tes.
Apalagi adanya informasi dari orangtua siswa, ada SD di Pekanbaru yang mewajibkan siswanya rapid tes mandiri, yang tentunya biaya ditanggung orangtua siswa.
"Ini jangan sampai terjadi, jangan bebankan biaya rapid tes ke siswa. Kalau rapid tes gratis yang disiapkan pemerintah atau sekolah, kami setuju. Tapi biaya pribadi, kami tidak setuju," tegasnya lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy menjelaskan, bahwa pihaknya akan menyiapkan tenaga kesehatan dan alat rapid tes, jelang pelaksanaan sekolah tatap muka. Jumlah yang disiapkan untuk 2.500 peserta didik tingkat TK, SD, dan SMP.
"Untuk proses sekolah tatap muka nanti, berada langsung dalam pengawasan Diskes. Kontrolnya dalam seminggu sekali," janjinya.(*).
Liputan: Brian.
Editor : Robinsar Siburian.
Editor : Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
