Politik
Nurdin Halid Ingin Gokar Terapkan Disiplin pada Setya Novanto
Ketua Panitia Pengarah
Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, memimpin Rapat Pleno Munaslub di
Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 6 Mei 2016.(Foto:
Sigapnews/Fransisca).
SIGAPNEWS.CO.ID | Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Golkar harus menerapkan disiplin organisasi ketat terhadap kader-kader yang menjadi tersangka korupsi.
Penerapan disiplin ini, kata dia, juga harus diberikan kepada Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Nurdin menuturkan elektabilitas Partai Golkar merosot salah satunya akibat perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Dalam kasus ini Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Nurdin seluruh struktur partai yang bersedia menjadi pengurus telah menandatangani pakta integritas untuk menjaga perilakunya.
"Besok (hari ini) rapat akan didiskusikan seberapa jauh kita menerapkan pakta integritas itu secara resmi," katanya di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis, 27 September 2017.
Ia berujar para pengurus DPP harus berani melakukan kritik terhadap kinerja partai.
Bila semua hanya diam, maka Golkar tidak akan bisa bangkit. "Ini yang ingin saya gugah," ucapnya.
Jabatan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar sedang digoyang. Pasalnya tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai merekomendasikan agar Setya Novanto dinonaktifkan.
Pengurus DPP menggelar rapat untuk mendengarkan jawaban Setya terhadap rekomendasi itu, Jumat, 29 September 2017.
Nurdin menjelaskan bila Setya menerima rekomendasi itu, maka untuk sementara Golkar akan menunjuk seseorang sebagai pelaksana tugas harian.
Namun sebaliknya bila Setya menolak maka DPP akan terus mengevaluasi seberapa jauh pengaruh negatif dari kasus yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu terhadap partai.
“Kalau tidak ada masalah ya lanjut, tapi kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif ya kami harus konsolidasi,†ujar Nurdin Halid dua hari lalu.(*)
Penerapan disiplin ini, kata dia, juga harus diberikan kepada Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Nurdin menuturkan elektabilitas Partai Golkar merosot salah satunya akibat perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Dalam kasus ini Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Nurdin seluruh struktur partai yang bersedia menjadi pengurus telah menandatangani pakta integritas untuk menjaga perilakunya.
"Besok (hari ini) rapat akan didiskusikan seberapa jauh kita menerapkan pakta integritas itu secara resmi," katanya di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis, 27 September 2017.
Ia berujar para pengurus DPP harus berani melakukan kritik terhadap kinerja partai.
Bila semua hanya diam, maka Golkar tidak akan bisa bangkit. "Ini yang ingin saya gugah," ucapnya.
Jabatan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar sedang digoyang. Pasalnya tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai merekomendasikan agar Setya Novanto dinonaktifkan.
Pengurus DPP menggelar rapat untuk mendengarkan jawaban Setya terhadap rekomendasi itu, Jumat, 29 September 2017.
Nurdin menjelaskan bila Setya menerima rekomendasi itu, maka untuk sementara Golkar akan menunjuk seseorang sebagai pelaksana tugas harian.
Namun sebaliknya bila Setya menolak maka DPP akan terus mengevaluasi seberapa jauh pengaruh negatif dari kasus yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu terhadap partai.
“Kalau tidak ada masalah ya lanjut, tapi kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif ya kami harus konsolidasi,†ujar Nurdin Halid dua hari lalu.(*)
Editor :Tim Sigapnews
