Awasi Kecurangan Uang Politik di Hari Tenang, Bawaslu Rohul Turunkan 1.710 Satgas Anti Uang Politik

Awasi Kecurangan Uang Politik di Hari Tenang, Bawaslu Rohul Turunkan 1.710 Satgas Anti Uang Politik

Pasir Pengaraian – UNDANG-UNDANG MELINDUNGI TATA KELOLA PERJALANAN UANG di hari Tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Bentuk Satgas Anti money Politik. Tidak tanggung-tanggung dalam Satgas ini Bawaslu Rohul membutuhkan 1.710 orang yang tersebar di 145 Desa / Kelurahan di 16 Kecamatan Di Rohul.

Satgas Anti Money politik ini, sudah resmi melakukan pengawasan, setelah sebelumnya meluncurkan Apel Siaga di Taman Kota Pasir Pengeraian, Minggu (14/4/2019).

Apel siaga Tersebut turut dihadiri Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, SIK M.Si Sekdakab Rohul H. Abdul Haris, S.Sos M.Si, Ketua KPU Rohul, Serta Unsur Gakumdu.

Dalam apel tersebut, seluruh tim Satgas Anti uang Politik, membacakan ikrar untuk menjalankan tugas dengan Profesional, berintegritas, Netral ,  serta bekerja berdasarkan aturan undang-undang.

Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir menjelaskan, Satgas anti uang politik ini melibatkan 1.710 orang yang terdiri dari 1.515 Pengawas TPS, 145 orang Pengawas desa, 48 Panwascam dan 5 komisioner Bawaslu. Dalam menjalan tugas, satgas anti uang Politik ini juga dilengkapi 6 kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan patroli.

"Dalam proses pembelian uang, politik, peraturan perundang-undangan, nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan. Diharapkan satgas ini dapat mempersempit uang bagi para pelaku politik sehingga proses pemili dapat berjalan bebas dan adil," harapnya.

Sementara itu, Sekda Rohul H. Abdul haris. S.Sos M.Si, mengapresiasi langkah dari Bawaslu Rohul yang membetuk satgas anti uang politik ini. sesuai dengan politik uang merupakan instrumen perusak sendi demokrasi yang harus di brantas.

"Politik uang merusak sendi demokrasi kita. Kita berharap untuk masyaraat betul betul berpikir bijak dalam melaksankaan pemilu ini. Benar-benar melakukan hak kita tanpa pengaruh dan dilandasi poltik uang hasil pemilu ini menggunakan pemilpin yang berintegritas," harap Sekda.

Sekda menjelaskan, masyarakat Rohul khusus golongan menengah ke atas sudah cerdas dan tidak setuju terhadap praktik uang politik bebas. Sebagian besar masyarakat Rohul yang berada di daerah sulit mendapatkan informasi praktik-praktik semacam ini masih pinggiran.

"Praktek uang politik ini harus dimulai di hilangkan, jadi kita harus tidak lagi terjadi saat kontestasi pemilu," pungkasnya.