Noboun: "Kami Surati Kapolda dan KPK Agar Proyek DAK SMK Diawasi"
LSM Tegar Riau Desak Kapolda dan KPK Awasi Proyek DAK SMK.
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dhien Pekanbaru
Pekanbaru, sigapnews.co.id – LSM Tagar Riau meminta Kapolda Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dinas Pendidikan Riau, yang diduga dikelola secara terpusat oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua LSM Tagar, Noboun, saat didampingi anggotanya, Feri, dalam konferensi pers di Pekanbaru, Senin (30/6).
“Kami tidak ingin ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) lagi di Riau. Untuk itu, kami menyurati Bapak Kapolda dan KPK agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek DAK SMK di Riau yang kami duga telah dikonsentrasikan ke satu pihak,” ujar Noboun.
Menurutnya, ada indikasi upaya pengaturan proyek secara satu pintu oleh segelintir orang demi meraup keuntungan pribadi, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Ini celaka dan merusak citra dunia pendidikan kita. Pendidikan butuh kualitas, bukan keuntungan,” tegasnya.
Noboun mengaku pihaknya memiliki rekaman percakapan antara salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan Riau dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang menyebut bahwa pengelolaan program DAK hanya akan dilakukan oleh individu berinisial YD, YK, serta ASN berinisial TR dan RMI.
“Kita sudah siapkan surat untuk Kapolda dan KPK. Tujuannya agar proyek strategis seperti ini benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan untuk segelintir orang. Kita tak ingin terjadi seperti di Sumatera Utara, Mandailing Natal, di mana beberapa birokrat terlibat kasus korupsi,” jelas Noboun.
Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk peringatan dini (early warning) agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan preventif sebelum terjadi pelanggaran hukum.
Di sisi lain, beberapa kepala sekolah SMK di Riau mengaku telah dihubungi oleh pihak tertentu yang meminta agar penggunaan e-katalog dilakukan melalui sistem satu pintu dengan nama-nama tertentu sebagai pelaksana.
Data yang diperoleh media menyebutkan bahwa total dana DAK SMK di Riau mencapai hampir Rp129 miliar dan kini memasuki tahap transaksi yang dilakukan langsung oleh operator sekolah.
Nama-nama seperti AS, MLD, dan FW juga disebut-sebut sebagai pihak yang mengarahkan proyek ini ke pihak tertentu.
“Kita tidak ingin pembangunan di Riau ini menjadi bancakan oleh orang-orang tertentu saja,” tutup Noboun dengan nada tegas.
Editor :Rahman
Source : Ketua LSM Tagar Naboun
