DPO Satpol PP
Tiga Mantan Anggota DPRD Masuk DPO Satpol PP Pekanbaru
Ratusan Mobil Dinas Dikandangkan di Halaman Rumah Gubernur Riau.(Foto: Dok. Sigapnews.co.id/Istimewa).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Tiga orang Mantan wakil rakyat (Anggota DPRD) Kota Pekanbaru masuk dalam daftar paling dicari oleh Satpol PP Kota Pekanbaru gara-gara mobil dinas..
Mereka diduga kuat hingga kini masih menguasai mobil dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal ketiganya tidak lagi menjabat sebagai legislator. Para oknum mantan legislator ini belum kunjung mengembalikan mobil dinas tersebut.
Informasi Sigapnews.co.id, ada tiga unit mobil dinas diduga masih dikuasai oknum mantan anggota dewan. Satu di antaranya adalah unit mobil mewah, Toyota Vellfire. Mobil mewah ini diduga masih dikuasai oleh oknum mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009- 2014 berinsial DE.
Dua unit lainnya yakni kijang innova dan Nissan Terrano. Kijang Innova diduga masih dikuasai oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru inisial AD.
Sedangkan Nissan Terrano diduga masih dikuasai oleh oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 inisial DA.
"Saat ini ketiganya masuk dalam daftar pencarian mobil dinas. Sebab sudah ada perintah menarik ketiga mobil dinas ini," tegas Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono, Kamis (22/8/2019).
Menurutnya, tim saat ini masih mencari ketiga mobil dinas. Mereka belum mendapati tiga mobil di alamat mantan legislator ini.
"Kami sudah cari ke rumah, kami tidak dapati mobil dinas tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mendatangi Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru pada awal Agustus 2019. Mereka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut program optomalisasi penerimaan daerah di pemerintah kota.
Lembaga anti rasuah juga mengevaluasi aset pemerintah kota. Satu poin dalam kunjungan itu yakni masih adanya kendaraan dinas operasional yang dikuasai oleh oknum mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
Awalnya ada 12 unit mobil dinas yang masuk daftar penarikan. Seharusnya keseluruhan mobil dinas sudah ditarik sejak tahun 2018 silam.
KPK pun mengingatkan agar kendaraan dinas jangan sampai dikuasai pihak ketiga yang tidak berhak. Apalagi mantan anggota dewan bukan lagi pejabat negara.
KPK saat ini masih menanti tindak lanjut penarikan aset kendaraan dinas. Bahkan saat ini sudah ada upaya penarikan paksa terhadap lima kendaraan itu.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS mengakui bahwa pemerintah kota sudah melaporkan kepada KPK perihal adanya oknum pihak ketiga kuasai aset.
Ia menyebut bahwa kendaraan dinas itu masih jadi pekerjaan rumah atau PR bagi pemerintah kota.
Noer menyebut bahwa penarikan bakal dilakukan. Apalagi sudah dipertegas KPK untuk segera menarik kendaraan dinas tersebut.
Proses penertiban juga sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru No.100 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan kendaraan dinas.
Tim yustisi bakal melakukan penarikan secepatnya. Apalagi aset kendaraan itu sudah terpantau. Noer juga menegaskan bahwa pemerintah kota belum berecana melelang mobil dinas tersebut.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
