RAPBN 2020
RAPBN 2020 Didesain Untuk Mampu Atasi Gejolak Ekonomi Global
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (21/8/2019).(Foto: Sigapnews.co.id/Piter).
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 atau RAPBN 2020 untuk mengantisipasi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut berasal dari gejolak ekonomi global, maupun dalam negeri.
"Memang ini didesain dalam rangka untuk menjaga ruang fiskal kita di dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian. Sinyal yang ingin disampaikan adalah indonesia mendesain APBN secara prudent, hati-hati namun kita juga sangat responsif," kata Sri Mulyani Menteri Keuangan dalam Seminar Nota Keuangan RAPBN 2019 di Gedung Pustakaloka DPR, Jakarta, Rabu, (21/8/2019).
Dalam pembacaan nota keuangan 2020 pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Target ini sama dengan yang dipatok pada hingga akhir 2019.
Jokowi yakin investasi akan terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tak dipatok lebih tinggi dari target 2019 berkaitan dengan kondisi pelemahan ekonomi global. Indonesia dan sejumlah negara di dunia diprediksi akan menghadapi kondisi yang cukup sukar karena terimbas eksalasi perang dagang Amerika Serikat versus Cina.
Adapun, dalam asumsi makro itu, anggaran belanja dipatok mencapai Rp 2.528,8 triliun atau naik dari tahun lalu yang hanya Rp 2.341,6 triliun. Sedangkan pendapatan negara dalam nota keuangan diproyeksi mencapai Rp 2.221,5 triliun. Naik dari tahun lalu yang hanya Rp 2.165,11 triliun. Adapun rasio pajak ditargetkan meningkat dari 11,1 persen dalam outlook 2019 menjadi 11,5 persen.
Sri Mulyani berencana terus mengintensifkan penerimaan perpajakan perbaikan administrasi perpajakan baik dari sisi teknologi informasi (TI) maupun database perpajakan.
"Kita juga akan terus memanfaatkan data yang kita akan peroleh melalui kerja sama perpajakan internasional yaitu melalui automatic exchange of information dan juga upaya untuk mengurangi tax avoidance melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)," kata Sri Mulyani.
Pemerintah, kata dia, perlu aktif untuk melakukan berbagai macam renegosiasi di dalam rangka perjanjian penghindaran pajak berganda dan juga dari sisi multilateral instrumen.
"Kenapa ini penting? Karena ekonomi seluruh dunia dengan globalisasi, maka batas-batas antarnegara menjadi sangat tipis, Oleh karena itu perjuangan kita untuk terus menjaga kepentingan negara melalui perpajakan harus diwujudkan melalui berbagai macam kerjasama internasional dan juga bagaimana kita bisa melakukan negosiasi yang baik di dalam rangka untuk menjaga kepentingan Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Eko Listiyanto, semestinya bila postur APBN didesain lebih besar, pemerintah bakal menargetkan pertumbuhan yang sepadan. Eko mensinyalir kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah tahun depan berkaitan dengan kepentingan politik. Ia menilai asumsi itu bukan menstimulus ekonomi, melainkan politik.
Eko menilai rancangan asumsi makro untuk RAPBN 2020 ganjil. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok untuk tahun depan tak sebanding dengan rencana belanja dan pendapatan.
“RAPBN 2020 tanda tanya terbesar. Target (pertumbuhan ekonomi) sama saja dengan 2019, tapi belanja dan penerimaannya di-setting lebih tinggi,†ujar Eko.
Menurut Eko, semestinya bila postur APBN didesain lebih besar, pemerintah bakal menargetkan pertumbuhan yang sepadan. Eko mensinyalir kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah tahun depan berkaitan dengan kepentingan politik.
Pada 2020 mendatang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju lebih pesat lagi karena dampak dari pembangunan infrastruktur yang sudah mulai terasa. Juga, kata dia, karena dampak dari kebijkan-kebijakan di bidang investasi yang dilakukan pemerintah, BI, dan pihak-pihak yang terkait dalam hampir lima tahun belakangan ini. (*)
Liputan: Piter
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
