Karhutla PT Adei
Karhutla Pelalawan Tahun 2013, Kejari Upayakan Eksekusi Denda Rp 15,1 Miliar dari PT Adei
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Agus Kurniawan SH MH.(Foto: Sigapnews.co.id/Istimewa).
SIGAPNEWS.CO.ID, PANGKALAN KERINCI - Eksekusi atas denda PT Adei Plantation and Industry yang mencapai sebanyak Rp 15,1 miliar yang digunakan untuk pemulihan lahan yang terbakar tahun 2013 silam diupayakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan dengan berbagai cara.
Denda itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis PT Adei dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) pada tahun 2016 lalu.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu diwajibkan membayar denda Rp 15,1 miliar dalam pemulihan lahan seluas 40 hektare di areal yang dilalap api yakni di Desa Telayap Kecamatan Pelalawan.
"Kita masih koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang denda itu. Sebagai proses upaya eksekusi kita," tutur Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero South SH MH melalui Kasi Pidana Umum Agus Kurniawan SH MH, Rabu (21/8/2019).
Agus Kurniawan menuturkan koordinasi dengan KLHK wajib dilakukan sebagai pihak yang berwenang dan mengetahui persoalan pemulihan lahan yang sudah terbakar. Termasuk teknis dan cara dalam proses pemulihan lahan menggunakan dana denda Rp 15,1 M dari perusahaan asal Malaysia itu harus melibatkan KLHK.
"Dari teknis hingga menilainya nanti tentu Kementerian LHK yang tahu itu, kita hanya menerima saja nanti," tambah Agus Kurniawan.
Pihaknya juga berupaya untuk berkomunikasi dan memanggil manajemen PT Adei terkait eksekusi putusan MA ini. Perusahaan tersebut juga sedang melakukan pembahasan di internal manajemen perihal denda yang musti ditunaikan tersebut.
"Nanti kita akan infokan terus perkembangannya. Mudah-mudahan segera terwujud finalisasinya," ucapnya.
Seperti diketahui, PT Adei Plantation and Industry terjerat kasus karhutla pada tahun 2013 silam dan diseret ke pengadilan.
Di PN Pelalawan manajer PT Adei saat itu Danesuvaran KR Singham divonis bersama dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda Rp 2 miliar. Jaksa kemudian melakukan banding karena jauh dari tuntutan JPU dengan meminta terdakwa dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.
Namun putusan PT menguatkan vonis PN. Selanjutnya diajukan kasasi ke MA hingga menambahkan denda Rp 15 miliar pada putusan sebelumnya. (*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian
Editor :Tim Sigapnews
