MUI Tolak Konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta, Izin Jadi Sorotan

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah membatalkan konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan berlangsung di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026.

Penolakan tersebut memicu perdebatan mengenai dukungan terhadap Palestina, kebebasan berkesenian, serta pemanfaatan destinasi budaya untuk pertunjukan internasional.

Dalam pernyataan resmi bernomor Kep-111/DP-MUI/X/2026, MUI menegaskan penolakannya terhadap kedua konser tersebut. Surat yang ditandatangani pada 13 Oktober 2026 itu meminta pemerintah tidak memberikan izin dan membatalkan rencana penyelenggaraan pertunjukan.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut penolakan itu berkaitan dengan rekam jejak Bocelli yang menurut penelusuran MUI mencakup keterlibatan dalam acara penggalangan dana Friends of Israel Defence Force di Los Angeles pada 2010 serta konser di Tel Aviv pada 2022.

MUI menilai hal tersebut bertentangan dengan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan. Namun, penilaian mengenai keterkaitan Bocelli dengan dukungan terhadap Israel merupakan dasar argumentasi MUI, bukan putusan hukum mengenai keterlibatan langsungnya dalam tindakan militer.

Polemik meningkat setelah Polresta Magelang mencabut rekomendasi penerbitan izin untuk konser di kompleks Borobudur pada 14 Oktober 2026. Perkembangan itu menambah ketidakpastian terhadap penyelenggaraan acara di kawasan candi yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebelumnya mendukung rencana konser tersebut karena dinilai berpotensi mempromosikan pariwisata dan warisan budaya Indonesia kepada khalayak internasional.

Dalam laporan Associated Press, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menyatakan pemerintah berupaya mencapai kesepahaman dengan MUI. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mendukung Palestina dan akan mengomunikasikan arahan pimpinan MUI.

Bocelli menanggapi desakan pembatalan melalui pernyataan tertulis yang diberitakan pada 14 Oktober. Ia menyatakan partisipasinya dalam konser Indonesia didorong oleh seni dan nilai kemanusiaan, bukan agenda politik.

Bocelli juga mengatakan tidak ada rencana menjadikan kedua konser sebagai sarana penggalangan dana untuk kepentingan politik atau militer, serta tidak ada pendapatan konser yang ditujukan untuk tujuan tersebut.

Hingga laporan yang tersedia pada pertengahan Oktober, kedua konser masih tercantum dalam jadwal, meski rekomendasi izin untuk pertunjukan di Borobudur telah dicabut. Status akhir penyelenggaraan dan keputusan pemerintah masih perlu dipantau melalui pengumuman resmi.

Kontroversi ini memperlihatkan pertemuan berbagai kepentingan, mulai dari solidaritas terhadap Palestina dan sikap politik luar negeri Indonesia hingga promosi pariwisata, kebebasan berekspresi, dan tata kelola situs warisan budaya.