Pembangunan Meranti
Membangun Meranti Tak Bisa Hanya Andalkan ABPD, Gubri: Swasta Diharap Ikut Berperan
Gubernur Riau H Syamsuar (ke 5 Kiri) mengunjungi Kepulauan Meranti dan mengadakan silaturahmi bersama pemerintah daerah serta masyarakat di Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Minggu (7/4/2019).( Foto: Sigapnews.co.id/Rio).
SIGAPNEWS.CO.ID, MERANTI - Gubernur Riau, H. Syamsuar mengunjungi Kepulauan Meranti dan mengadakan silaturahmi bersama pemerintah daerah serta masyarakat di Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Kepulauan Meranti Minggu (7/4/2019).
Dalam sambutannya Syamsuar menyampaikan terimakasih atas sambutan yang diberikan kepadanya.
Dirinya mengatakan ini adalah kunjungan pertamanya ke daerah pasca resmi menjabat sebagai gubernur Riau.
"Kami mohon maaf hari libur ini kami manfaatkan. Sejak dilantik kami langsung mengunjungi beberapa daerah, dan kemarin juga sempat sibuk dalam memadamkan api." Ujar Syamsuar.
Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada segenap masyarakat uang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin provinsi Riau 5 tahun ke depan.
"Mengucapkan terimakasih yang telah mendukung kami sehingga kami terpilih dalam pemilihan gubri beberapa waktu yang lalu, dan kami minta doa agar sehat badan kami dan amanah menyelesaikan permasalah di Riau," ujarnya.
Dirinya juga sempat menanggapi pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang berharap Provinsi Riau untuk bisa membantu dalam pembangunan Infrastruktur ke depan.
Syamsuar mengakui bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang berjumlah Rp 9 Triliun masih kecil untuk bisa dialokasikan untuk Meranti.
Sehingga dikatakannya perlu daya upaya untuk meraih anggaran dari pemerintah pusat.
"Duit kita ini hanya 9 Triliun, mungkin tidak cukup, begitu kecil sebenarnya dana kita ini. Kalau dihitung, tidak cukup membangun infrastruktur Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, harus terjalin erat," kata Syamsuar.
Ditambahkan Syamsuar, untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti selama ini memang terhambat karena sebagaian besar alokasi dana provinsi ataupun pusat dialokasikan untuk jalan-jalan provinsi yang terkoneksi melalui darat di daerah Riau.
Namun, kata Syamsuar, Kepulauan Meranti tetap bisa meraup program-program pembangunan lain yang dicanangkan pemerintah pusat.
Selain menggunakan anggaran pemerintah, dikatakan Syamsuar, pihak swasta juga diharapkan ikut membangun dan dapat berkerja sama dalam upaya membangun daerah di tempat perusahaan beroperasi.
"Membangun daerah butuh anggaran besar, tidak cukup dengan anggaran kita (pemerintah) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur. Jadi perlu dukungan semua pihak, terutama APBN dan pihak swasta," ungkap Syamsuar.
Syamsuar juga menyebutkan merebut APBN dari pusat harus menjadi perjuangan bersama dalam mendukung pembangunan Riau termasuk di Kepulauan Meranti.
“Membangun dengan anggaran Riau, maka sama saja kita menabur garam di laut, tidak akan bisa. Terutama di daerah pulau-pulau terluar di Riau,†ucap Syamsuar.
Langkah awal untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di Kepulauan Meranti, mantan Bupati Siak itu mengatakan status jalan yang akan dibangun harus jelas.
"Langkah awal adalah jalan kita harus terkoneksi semua, dan yang terpenting statusnya jelas, itu yang harus kita pastikan dulu. Mana jalan kabupaten, Propinsi dan nasional, sehingga kita mudah merebut dana APBN, kita harus cerdik, jadi dana kita aman," ungkap Syamsuar.
Sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir menyampaikan salah satu permasalahan selama ini adalah Kepulauan Meranti adalah Kabupaten di Riau yang sangat minim mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan dari pemerintah Propinsi Riau.
"Perlu kami laporkan bahwa selama ini dibawah kepemimpinan gubernur sebelumnya kami serasa anak tiri, karena anggaran yang dialokasikan kepada kami sangat sangat minim," ujarnya.
Dimana kata Irwan, ada keputusan yang menyebutkan pembangunan jalan lintas hanya bisa dibangun apabila dua kabupaten saling berdekatan.
Sementara Kepulauan Meranti tidak masuk dalam rumusan pembangunan yang dimaksud, karena kabupaten termuda di Propinsi Riau itu dipisahkan oleh laut.
"Adanya keputusan tersebut membuat rumusan pembangunan tidak masuk di Kepulauan Meranti, karena batas kabupaten dipisahkan oleh laut, untuk itu diperlukan kebijaksanaan gubernur agar alokasi anggaran masuk ke Meranti," ungkap Irwan.
Irwan menyebutkan, dirinya menyandang harapan besar kepada gubernur untuk membantu Kepulauan Meranti secara maksimal.
Dia pun berharap Riau dibawah kepemimpinan Syamsuar, Kepuluan Meranti bisa lebih diperhatikan dan semakin dibantu terutama dalam pembangunan infrastruktur.
"Sejatinya kita sangat banyak memerlukan bantuan. Untuk itu kita berharap pak Syamsuar yang sudah lama di Meranti bisa lebih membantu dan membenahi Kabupaten Kepulauan Meranti, selain itu beliau paham betul kondisi geografis Kepulauan Meranti. Karena kalau hanya mengandalkan APBD Meranti akan berapa lama kita membangun Meranti ini," pungkasnya. (*)
Luputan: Rio/Ariston
Editor : Ariston Sitorus.
Dalam sambutannya Syamsuar menyampaikan terimakasih atas sambutan yang diberikan kepadanya.
Dirinya mengatakan ini adalah kunjungan pertamanya ke daerah pasca resmi menjabat sebagai gubernur Riau.
"Kami mohon maaf hari libur ini kami manfaatkan. Sejak dilantik kami langsung mengunjungi beberapa daerah, dan kemarin juga sempat sibuk dalam memadamkan api." Ujar Syamsuar.
Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada segenap masyarakat uang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin provinsi Riau 5 tahun ke depan.
"Mengucapkan terimakasih yang telah mendukung kami sehingga kami terpilih dalam pemilihan gubri beberapa waktu yang lalu, dan kami minta doa agar sehat badan kami dan amanah menyelesaikan permasalah di Riau," ujarnya.
Dirinya juga sempat menanggapi pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang berharap Provinsi Riau untuk bisa membantu dalam pembangunan Infrastruktur ke depan.
Syamsuar mengakui bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang berjumlah Rp 9 Triliun masih kecil untuk bisa dialokasikan untuk Meranti.
Sehingga dikatakannya perlu daya upaya untuk meraih anggaran dari pemerintah pusat.
"Duit kita ini hanya 9 Triliun, mungkin tidak cukup, begitu kecil sebenarnya dana kita ini. Kalau dihitung, tidak cukup membangun infrastruktur Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, harus terjalin erat," kata Syamsuar.
Ditambahkan Syamsuar, untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti selama ini memang terhambat karena sebagaian besar alokasi dana provinsi ataupun pusat dialokasikan untuk jalan-jalan provinsi yang terkoneksi melalui darat di daerah Riau.
Namun, kata Syamsuar, Kepulauan Meranti tetap bisa meraup program-program pembangunan lain yang dicanangkan pemerintah pusat.
Selain menggunakan anggaran pemerintah, dikatakan Syamsuar, pihak swasta juga diharapkan ikut membangun dan dapat berkerja sama dalam upaya membangun daerah di tempat perusahaan beroperasi.
"Membangun daerah butuh anggaran besar, tidak cukup dengan anggaran kita (pemerintah) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur. Jadi perlu dukungan semua pihak, terutama APBN dan pihak swasta," ungkap Syamsuar.
Syamsuar juga menyebutkan merebut APBN dari pusat harus menjadi perjuangan bersama dalam mendukung pembangunan Riau termasuk di Kepulauan Meranti.
“Membangun dengan anggaran Riau, maka sama saja kita menabur garam di laut, tidak akan bisa. Terutama di daerah pulau-pulau terluar di Riau,†ucap Syamsuar.
Langkah awal untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di Kepulauan Meranti, mantan Bupati Siak itu mengatakan status jalan yang akan dibangun harus jelas.
"Langkah awal adalah jalan kita harus terkoneksi semua, dan yang terpenting statusnya jelas, itu yang harus kita pastikan dulu. Mana jalan kabupaten, Propinsi dan nasional, sehingga kita mudah merebut dana APBN, kita harus cerdik, jadi dana kita aman," ungkap Syamsuar.
Sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir menyampaikan salah satu permasalahan selama ini adalah Kepulauan Meranti adalah Kabupaten di Riau yang sangat minim mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan dari pemerintah Propinsi Riau.
"Perlu kami laporkan bahwa selama ini dibawah kepemimpinan gubernur sebelumnya kami serasa anak tiri, karena anggaran yang dialokasikan kepada kami sangat sangat minim," ujarnya.
Dimana kata Irwan, ada keputusan yang menyebutkan pembangunan jalan lintas hanya bisa dibangun apabila dua kabupaten saling berdekatan.
Sementara Kepulauan Meranti tidak masuk dalam rumusan pembangunan yang dimaksud, karena kabupaten termuda di Propinsi Riau itu dipisahkan oleh laut.
"Adanya keputusan tersebut membuat rumusan pembangunan tidak masuk di Kepulauan Meranti, karena batas kabupaten dipisahkan oleh laut, untuk itu diperlukan kebijaksanaan gubernur agar alokasi anggaran masuk ke Meranti," ungkap Irwan.
Irwan menyebutkan, dirinya menyandang harapan besar kepada gubernur untuk membantu Kepulauan Meranti secara maksimal.
Dia pun berharap Riau dibawah kepemimpinan Syamsuar, Kepuluan Meranti bisa lebih diperhatikan dan semakin dibantu terutama dalam pembangunan infrastruktur.
"Sejatinya kita sangat banyak memerlukan bantuan. Untuk itu kita berharap pak Syamsuar yang sudah lama di Meranti bisa lebih membantu dan membenahi Kabupaten Kepulauan Meranti, selain itu beliau paham betul kondisi geografis Kepulauan Meranti. Karena kalau hanya mengandalkan APBD Meranti akan berapa lama kita membangun Meranti ini," pungkasnya. (*)
Luputan: Rio/Ariston
Editor : Ariston Sitorus.
Editor :Tim Sigapnews
