Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Dinkes kabupaten Bengkalis Optimis Program Integritas Jamkesmasda dan JKN ke BPJS Kesehatan Berjalan
kepala seksi pelayanan Kesehatan masyarakat Heri Pratikno SKM,MPH
Sigapnews.co.id | Bengkalis - Integrasi antara Jamkesda dan JKN melalui BPJS kesehatan dilakukan mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika berada di daerahnya sendiri. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga mendorong peningkatan besaran iuran peserta Jamkesda, hal ini bukan tanpa alasan dilakukan, pasalnya besaran iuran yang setara antara Jamkesda dan iuran PBI (minimal) itu diperlukan karena Jamkesda secara bertahap dialihkan ke BPJS Kesehatan. Dengan begitu Jamkesda dapat memenuhi kriteria pelayanan keshatan sebagaimana tertuang dalam UU Sitem Jaminan Sosial Nasional. Seperti asa portabilitas, yaitu peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia.
Januari 2014 menjadi awal bergulirnya program asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kelompok yang secara otomatis dan tidak menjadi peserta program JKN 2014. Ada lima kategori kelompok yang langsung menjadi peserta yaitu anggota TNI, Polri, PNS, dan masyarakat yang masuk dalam tanggungan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Warga masyarakat yang tidak masuk peserta BPJS Kesehatan dicover jamkesmasda (jaminan kesehatan masyarakat daerah) Kab bengkalis pelayanan kesehatan dari tingkat primer sampai ketingkat lanjutan.
Sebagai ujung tombak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik itu BPJS Kesehatan dan Jamkesmasda, peran puskesmas sangat krusial. mengapa puskesmas harus direvitalisasi. Kepala Puskesmas Bengkalis dr. T.Agusta Maisal mengatakan, “selama ini masyarakat menilai puskesmas sebagai tempat mengambil rujukan untuk berobat ke RSUD dengan adanya sistim rujukan berjenjang apabila penyakit warga bengkalis tidak termasuk 144 macam diagnosis bisa dirujuk ke RSUD (faskes skunder)â€kata agusta.
Mengenai alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier. Layanan primer hanya di puskesmas kalau masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan layanan primer puskesmas,dokter pribadi (yang di tunjuk BPJS Kesehatan).
Sistem layanan primer mencakup 144 macam diagnosis dengan alur klinis (clinical pathway) yang sudah disusun organisasi profesi terkait. Bila diagnosis ternyata di luar alur klinis yang dirancang, maka pasien akan dirujuk ke sistem layanan sekunder.
Dinas kesehatan kabupaten Bengkalis optimis program integritas Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke BPJS Kesehatan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.
Pelayanan Jamkesmasda diintegrasi ke JKN ini akan lebih diprioritaskan ke penerima atau pemanfaat dari kalangan keluarga miskin dan kurang mampu.
Masyarakat miskin dan kurang mampu tersebut sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkab Bengkalis ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati tentang penetapan peserta program JKN sebagai PBI oleh pemerintah kabupaten dan perubahan data PBI dapat dilaksanakan secara berkala.
Optimisme Dinas kesehatan kabupaten Bengkalis sebagaimana diungkapkan oleh kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bengkalis melalui kepala seksi pelayanan Kesehatan masyarakat Heri Pratikno SKM,MPH saat diwawancarai secara eksklusif oleh wartawan media sigap diruang kerjanya, Jum'at 25 Mei 2018.
Pemerintah kabupaten Bengkalis baru mulai melaksanakan integritas Jamkesmasda tersebut terhitung sejak awal 2017 lalu meskipun pada dasarnya program ini sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014.
"Sebenarnya program ini digulirkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014, tapi karena berbagai pertimbangan kita baru melaksanakannya sejak awal tahun 2017 tepatnya bulan Januari ",kata Heri Pratikno mengawali perbincangan.
Lebih lanjut Heri Pratikno menjelaskan bahwa dengan digulirkanya program ini diharapkan pelayanan pembiayaan kesehatan yang dianggarkan oleh pemerintah baik pusat maupun kabupaten Bengkalis sendiri dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan peruntukannya.
"Kita berharap dengan dilaksanakan program integritas ini anggaran yang begitu besar yang digelontorkan pemerintah baik pusat maupun daerah benar - benar tepat sasaran ", katanya.
Pihak dinas kesehatan kabupaten Bengkalis sendiri mengakui, program Jamkesmasda yang selama ini digulirkan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis tidak tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang tergolong dalam keluarga ekonomi mampu yang memanfaatkan program tersebut, untuk itu dengan digulirkanya program integritas ini dapat meminimalisir ketidak tepatan sasaran dimaksud.
" Kita akui, Jamkesmasda yang pernah kita laksanakan selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran, orang mampu masih menggunakan fasilitas ini, maklumlah terlalu mudah, cukup dengan KAK dan KTP saja, sedangkan dengan sistem yang sekarang ini betol - betol divalidasi datanya oleh dinas sosial ", paparnya.
Heri Pratikno juga menjelaskan bahwa pihak dinas kesehatan kabupaten Bengkalis akan terus bekerjasama dengan dinas sosial untuk melakukan validasi data secara berkesinambungan.
Pengguna Jamkesda Bengkalis Meningkat Signifikan
Pengguna jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) meningkat signifikan dibandingkan pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kepala Bidang (Kabid) Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Bengkalis, Hasbul Ma’amar, dalam keterangannya di Bengkalis, Jumaat(12/02/2016), mengatakan pengguna JAMKESDA jauh lebih tinggi di bandingkan Pengguna jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS).
"Secara persentasi penggunaan Jamkesda di Bengkalis mencapai 70 persen dari jumlah penduduk yang ada di daerah ini, dan selebihnya merupakan pengguna BPJS," ujar Hasbul ma’amar.
"Masyarakat cenderung menggunakan Jamkesda di Bengkalis dari pada BPJS karena dipengaruhi faktor kemudahan dalam pengurusan awal dibandingkan BPJS," katanya.
Ia menjelaskan, pengguna BPJS di daerah itu dominannya adalah kalangan pegawai negeri, TNI, Kepolisian serta karyawan swasta yang sudah didaftarkan oleh instansi tempat mereka bekerja.
Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Rita Puspa menambahkan Program Jamkesmasda tidak hilang, tetapi diintegrasikan ke dalam Program JKN. Dimana penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS, red) Bidang Kesehatan. Kemudian yang ditanggung dalam bahwa iuran yang boleh dibayarkan oleh pemerintah adalah masyarakat miskin dan tidak mampu.
"Siapa saja, kriterianya ditetapkan oleh Dinas Sosial diterbitkan SK Bupati," ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Bengkalis Moh. Sukri melalui belum lama ini di Bengkalis.
Disampaikan Rita, integrasi Jamkesmasda ke JKN seharusnya sudah dimulai sejak 2015 lalu sejak kesepakatan bersama antara Gubernur Riau dengan Bupati/Walikota se-Riau pada 8 Oktober 2014 silam. Dan akhir tahun 2016, hanya Kabupaten Bengkalis yang belum merealisasikan integrasi Jamkesmasda ke JKN tersebut dengan beberapa alasan dan baru akan di mulai tahun 2017 ini.
Sambung Rita, melalui integrasi Program Jamkesmasda ke JKN ini akan memperluas cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke PPK tingkat tiga dan berlaku seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Untuk mengatasi masalah pendamping dalam rujukan akan disediakan biaya pendamping yang terdiri dari transportasi, akomodasi dan konsumsi selama menjalani pengobatan.
"Dengan melaksanakan integrasi Program Jamkesmasda ke JKN tidak akan mempengaruhi pelayanan gratis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP, red) seperti di Puskesmas dan jaringannya," ujarnya.
Ditempat terpisah, wakil ketua DPRD kabupaten Bengkalis Kaderismanto berharap agar dinas terkait termasuk badan statistik daerah segera menyelesaikan validasi data sebagaimana yang disampaikan oleh BPJS.
"Belum maksimalnya pelayanan Kesehatan oleh BPJS secara gratis sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat kabupaten Bengkalis, khusunya di Kecamatan Mandau membuat kita sedih dan miris. Padahal, di tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah menganggar bantuan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, namun realitas dilapangan sangatlah minim sekali," paparnya.
Oleh karena itu, dengan melihat dan merasakan perihnya kondisi masyarakat yang tidak mampu berobat bahkan merasa sulit dalam kepengurusan BPJS, Politikus Senior PDI P itupun mengakui seakan menelan pil suplemen (gizi) sehingga membuat dirinya kian bersemangat.
"Aspirasi dari masyarakat ini menjadikan saya bersemangat dan aspirasi tersebut akan disampaikan pada sidang paripurna. Saya optimis ada solusi cepat yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna kemaslahatan masyarakat," kata Politikus yang juga dikenal santun dalam berpolitik itu.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Mandau ini, persoalan validasi data terkait masyarakat yang dikategorikan kurang mampu dan layak mendapatkan Jaminan kesehatan dari pemerintah ini sudah menjadi pekerjaan rumah ( PR ) yang sudah cukup lama tidak terselesaikan.
Editor :Tim Sigapnews
