DPRD Bengkalis Kembali Beraktifitas Gelar Sidang Paripurna Laporan Reses Masa Sidang III Tahun 2018
Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eed dan Zulhelmi memimpin sidang paripurna Laporan Reses Masa Sidang III Tahun 2018, Senin (11/2/2019) sore.
Sigapnews.co.id | Bengkalis - Setelah libur panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bengkalis kembali menggelar sidang paripurna dengan mengagendakan laporan Reses Sidang III tahun 2018, Senin (11/2/2019).
Paripurna kali ini bedakan dengan biasanya dimulai diwaktu sore sekitar pukul 16.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eed dan Zulhelmi serta dihadiri sebanyak 33 anggota DPRD Bengkalis.
Sebelum sidang dimulai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bengkalias, Radius Akima, membacakan daftar sidang paripurna dan dinyatakan qourum, sebagaimana daftar hadir yang terlampir. Sidang paripurna dihadiri Bupati Bengkalis, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H. Indra Gunawan
Sidang paripurna diawali dengan penyampaian pandangan umum tujuh fraksi DPRD Bengkalis terkait hasil reses yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan laporan hasil reses ada beberapa fraksi yang memberikan catatan diantaranya penyampaian aspirasi masyarakat terkait tapal batas kecamatan dan kabupaten, infrastruktur pendidikan terutama MDTA, perbaikan pelayan pembuatan e-KTP dan SIM.
Setelah itu sidang dilanjutkan dengan penyampaian laporan pansus Retbusi Jasa Usaha Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha yang dibacakan oleh juru bicaranya Febriza Luwu.
"Setelah mempelajari, mendengar, melakukan pembahasan dengan OPD terkait, serta mengamati Retribusi Jasa Usaha maka pansus dapat memahami dan menerima usulan perubahan tersebut, " ujar Febriza.
Kemudian sidang dilanjutkan pula mendengarkan pandangan umum dan laporan pansus Retribusi Jasa Umum perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 12 tahun 2012 tentang Retbusi Jasa Umum yang dibacakan oleh juru bicaranya Thamrin Mali.
"Sudah selayaknya kita segera melakukan perubahan dan revisi terhadap retribusi jasa umum ini mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian." ungkap Thamrin.
Dilanjutkan pula dengan mendengarkan pandangan umum dan laporan pansus Retribusi Perizinan Tertentu oleh Pipit Lestari tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
"Bahwasannya DPRD Kabupaten Bengkalis menerima dan menyetujui Ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan pertimbangan bahwa memang masih banyak retribusi yang dapat kita tambah untuk dijadikan PAD, dimana selama ini belum terakomodir. " tutur Pipit.
Dalam kesempatan yang sama usai sidang paripurna bersama Tim Humas, Staf Ahli Indra Gunawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Pansus dan alat kelengkapan dewan lainnya yang telah menyelenggarakan sidang paripurna ini.
Sidang diawali dengan penyampaian laporan masing-masing fraksi terkait laporan resesnya. Dari Fraksi PAN diwakili oleh Rianto, Fraksi Golkar disampaikan oleh Mus Mulyadi, Fraksi PKS oleh H. Jasmi, Fraksi PDIP oleh Simon Lumban Gaol, Fraksi Gerindra Garuda Yaksa oleh Tinner Waet Bet Tumanggor, Fraksi Partai Demokrat oleh Sukaddi, dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan oleh Johan Wahyudi.
Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, diantaranya yang paling disorot yaitu aspirasi masyarakat masalah perbatasan di beberapa Kecamatan dan Kabupaten yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan ini dinilai harus segera diselesaikan karena segala urusan masyarakat yang daerahnya terlibat sengketa perbatasan terganggu. Kemudian infrastruktur sekolah-sekolah daerah tertinggal, dan pelayanan pembuatan e-KTP dan SIM.
Sidang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan Pansus Ranperda Retribusi Jasa Usaha perubahan atas Peraturan Daerah kab. Bengkalis nomor 13 tahun 2011 oleh juru bicara Febriza Luwu. Dalam laporannya anggota dewan yang biasa disapa Icha ini menyampaikan bahwa Pansus dapat menerima usulan perubahan yang diajukan oleh pemerintah daerah dengan beberapa catatan,yaitu pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan dan mereformasi setiap pemungutan retribusi secara umum dan retribusi jasa usaha khususnya,serta terus menggali potensi pendapatan yang masih belum terdata.
Selanjutnya, pandangan umum dan laporan dari Pansus Retribusi Jasa Umum perubahan atas peraturan daerah Kab. Bengkalis nomor 12 tahun 2011 oleh Thamrin Mali dengan catatan, beberapa diantaranya yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar melakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi terhadap elemen-elemen pelaksana pemungut retribusi atau petugas lapangan mengenai wewenangan dan seluruh stake holder diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik.
Dilanjutkan pula dengan laporan dari Pansus Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 yang disampaikan oleh Pipit Lestari.
"Dengan perlunya mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kab. Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu",tutur Pipit.
Catatan yang disampaikan salah satunya yaitu mengharapkan apabila Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu disahkan menjadi Perda dalam penyusunan Peraturan Bupati pada Poin menaikkan tarif atau menurunkan tarif Perda Retribusi Perizinan Tertentu perlu adanya study kelayakan dan perlu adanya kajian.
Dalam kesempatan itu, Pimpinan Rapat H. Indra Gunawan Eet atas nama Pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD mengharapkan dukungan dan kerjasama kepada Bupati beserta jajarannya dalam mewujudkan harapan Masyarakat Bengkalis.
"Harapan tersebut bisa terkabul apabila masukan aspirasi masyarakat dimasukkan ke dalam program kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengalis," Ujar Indra Gunawan EET.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Dewan, Ketua Fraksi, Ketua Pansus dan alat kelengkapan dewan lainnya atas diselenggarakan paripurna ini terutama terkait perubahan Perda tentang retribusi yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu."
Kedepan lanjut Indra melalui OPD terkait kita akan lakukan pembicaraan lebih lanjut terkait pengesahan Ranperda menjadi Perda nantinya serta segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana Perda Retribusi dimaksud.
Selanjutnya Mantan Kepala DPTSP-PM Kabupaten Bengkalis ini menuturkan ucapan terima kasih atas segala masukan, saran serta penyampaian aspirasi masyarakat hasil reses yang telah dilaksanakan.
"Segala masukan, saran yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang mulia tentunya menjadi catatan tersendiri buat kita pihak eksekutif dan selanjutnya akan kita sampaikan keatasan yakni Bupati Bengkalis untuk segera ditindak lanjuti oleh OPD terkait." jelas Indra.
Hal tersebut tentunya menurut Indra, sebagai sumbang saran yang cukup bernas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, pelayanan prima dalam membuat masyarakat menjadi makmur sejahtera untuk waktu yang akan datang. (Advertoril/Alif)
Editor :Tim Sigapnews
