Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau Lantik Pengurus LAMR Inhu dan Bengkalis
Sigapnews.co.id | Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam seminggu terakhir telah melantik atau mengukuhkan pengurus dua LAMR kabupaten yaitu LAMR Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan LAMR Kabupaten Bengkalis.
Pelantikan Pengurus LAMR Kabupaten Inhu masa khidmat 2018-2023 dilaksanakan di Gedung Dang Purnama, Rengat, Kabupaten Inhu, Sabtu (5/1/2019).
Sementara Pelantikan Pengurus LAMR Kabupaten Bengkalis dilaksanakan di Balai Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Senin (7/1/2019).
Pengukuhan LAMR Inhu langsung dilakukan oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Al azhar bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri Syahril Abubakar.
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Inhu Khairizal, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Inhu Datuk Seri Zulkifli, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Inhu Datuk Seri Wan Marwan, Kapolres Inhu AKBP Dasmin Ginting, Dandim 0302 Inhu Letkol ARH Hendra Roza, para tokoh agama, alim ulama, dan cendikiawan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri Syahril Abubakar dalam sambutannya antara lain menyampaikan mengenai kesediaan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyandang gelar yang diberikan LAMR yaitu gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara.
Menurut Datuk Seri Syahril, LAMR menganugerahkan gelar adat ini karena kerja keras para petinggi di Republik ini termasuk mereka yang berada di jajaran terdepan seperti Dandim, Kapolres, Kajari, dan pejabat pusat yang terancam jabatannya bilamana Riau kembali berasap.
"Tuan- tuan ini terancam dicabut jabatannya jika kampung kita ini masih berasap. Sehingga tiga tahun terakhir ini asap tak pernah datang lagi ke kampung kita. Ini alasan mengapa kita memberikan sekalung budi kepada Pemerintah RI,†kata Datuk Seri Syahril.
Menurut Datuk Seri Syahril, LAMR tidak memberikan gelar kepada calon presiden melainkan memberikan kepada Presiden RI sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai perangkat sampai ke kampung/desa.
Datuk Seri Syahril memuji penanggulangan asap di Riau yang menurutnya anak cucu masyarakat Riau tidak lagi dihinggapi penyakit akibat asap. "Padahal 17 tahun sebelumnya setiap tahun indeks udara kita termasuk yang terburuk termasuk di Inhu ini," ujarnya.
Selain itu, Datuk Seri Syahril juga menyampaikan mengenai ladang minyak Blok Rokan yang selama 94 tahun dikelola perusahaan asing, namun hari ini telah dikembalikan pengelolaannya kepada perusahaan anak negeri yaitu PT Pertamina.
LAMR beserta seluruh paguyuban di Riau seperti Batak, Jawa, Tionghoa, Minang dan lain-lain secara bersama-sama menuntut kepada Pemerintah Pusat supaya Riau diikutsertakan mengelola Blok Rokan secara bersama-sama dengan Pertamina.
"Di bawah kepemimpinan Datuk Seri Al azhar kami bersama-sama berangkat ke Kementrian ESDM menyampaikan keinginan Riau untuk ikut mengelola ladang minyak tersebut bersama Pertamina. Yang Mulia Presiden sudah memberikan kesempatan kepada kita [Riau] untuk ikut serta mengelola bersama-sama Pertamina," ujarnya.
Menurut Syahril, di Riau ada lebih kurang 3 juta hektare kebun baik kebun sawit termasuk HTI akasia dan lain sebagainya dimana lebih dua juta hektare merupakan tanah hutan ulayat/tanah adat termasuk di Inhu ini.
Untuk itu, LAMR mendesak kepada Pemerintah Pusat agar lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat. Untuk ini, LAMR telah berpuluh tahun lebih berjuang untuk ini supaya dikembalikan kepada masyarakat adat.
Dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang ditandatangani Presiden pada bulan September 2018 lalu, lahan ini sudah dikembalikan kepada masyarakat dan boleh disertifikatkan.
"Maka di sinilah arti penting kelembagaan kesultanan Indragiri, perbatinan, datuk-datuk, masyarakat adat Talang Mamak di Inhu ini termasuk Kesultanan Indragiri ini yang wilayah adatnya menjangkau sampai Indragiri Hilir kita memerlukan lembaga-lembaga ini," ujar Datuk Seri Syahril.
Datuk Seri Syahril berharap agar Kekerabatan Kesultanan Indragiri yang sudah ada ini lebih diberdayakan. Untuk itu, LAMR Provinsi Riau akan mendukung penuh agar dalam kesempatan ini dan bersyukur jika dapat ditentukan siapa yang akan ditabalkan menjadi sultan dan lain-lain sebagainya.
"Kami dari LAMR akan mendukung sepenuhnya ini. Karena apa, yang nanti akan memutuskan mana tanah ulayat, mana tanah adat, kita akan rundingkan dengan pihak kesultanan, pewaris kesultanan, kita rundingkan dengan datuk-datuk adat tadi termasuk perbatinan-perbatinan. Nanti pemerintah daerah termasuk mekanisme undang-undang, tuan bupati yang akan mengeluarkan surat keputusan pengakuan atas tanah adat atau tanah ulayat tersebut," kata Datuk Seri Syahril.
Datuk Seri Syahril juga berpesan kepada LAMR Inhu jangan terjebak dalam persoalan suka dan tidak suka mendukung dan tidak mendukung.
"LAMR harus mendukung penuh yang apa namanya Bupati Inhu ini termasuk semua jajarannya. Sampai ke camat-camat sampai ke kepala desa LAMR akan bermitra,"
Pesan Datuk Seri Syahril.
Datuk Seri Syahril menegaskan bahwa LAMR bukan lembaga politik, bagi yang ingin berpolitik ada partai politik yang sudah siap menampung. Meskipun LAMR tidak berpolitik tetapi orang Melayu itu bersiyasah.
Dia memberi contoh bagaimana menghadirkan seorang presiden dengan segala kesibukannya sehingga mau singgah ke LAMR dan mau menerima anugerah adat merupakan siyasah.
"Kalau ada satu atau dua tidak suka itu lain soal. Kalau dia memandang dari kacamata adat pastilah bersyukur," ujarnya.
Mengenai perkebunan sawit seluas 3 juta hektare dan yang bermasalah 1,6 juta hektare itu berdasarkan hasil temuan pansus DPRD Riau akan bisa ditata ulang. Dia berharap tidak usah bermimpi kebun sawit seluas 1,6 juta hektare itu balik kepada masyarakat adat Riau. Jika 500 ribu hektare saja bisa balik ke masyarakat adat sudah lumayan.
"Kebun ini sudah jadi, maka saya kadang-kadang ragu jika ada orang Melayu yang sibuk protes apakah ini antek perusahaan?. Yang merasa dirugikan perusahaan sementara masyarakat adat diuntungkan. Mengapa pula masyarakat adat protes. Mungkin kawan-kawan ini gagal paham," kata Datuk Seri Syahril.
LAMR menurut Datuk Seri Syahril, terus memberikan pemahaman, salah satu langkahnya dengan bercakap di depan forum yang mulia ini dalam rangka menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan.
"Kami tidak menjual Melayu. Dan itu amanah. Empat tahun ke depan akan kami pertanggungjawabkan amanah ini kepada forum Musyawarah Besar LAMR belum lagi kepada Allah SWT," kata Datuk Seri Syahril.
Datuk Seri Syahril meminta kepada LAMR Inhu untuk membantu orang-orang Melayu. Dia juga menegaskan LAMR tidak berlawan dengan perusahaan dan juga tidak bertentangan dengan puak-puak kita di luar suku Melayu melainkan saling bekerja sama.
"Itu semua saudara sebangsa kita, saudara sekampung kita yang hari ini sama-sama tinggal di bumi Tanah Melayu," kata Datuk Seri Syahril.
Sementara itu, Ketua Umum DPH LAMR Inhu Datuk Seri Marwan MR menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemkab Inhu atas dukungan terhadap pelantikan tersebut.
Marwan menjelaskan sesuai dengan rencana awal pelantikan dan pengukuhan LAMR Inhu dilaksanakan pada akhir Januari 2019, namun rencana itu berubah atas saran dan masukan Bupati Inhu, Yopi Arianto.
Sehingga pengurus LAMR Inhu mempercepat pengukuhan bersempena dengan hari bersejarah 5 Januari Kota Rengat.
Wakil Bupati Inhu Khairizal mengucapkan selamat atas dikukuhkan pengurus LAMR Kabupaten Inhu.
"Setelah dilantik ini hendaknya dapat melaksanakan amanah dan tugas sesuai dengan bidang masing-masing dan bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Inhu," kata Khairizal.
Dihadiri gubernur terpilih
Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus LAMR Kabupaten Bengkalis di Balai Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Senin (7/1/2019), dihadiri juga Gubernur Riau terpilih Drs. H. Syamsuar, M.Si.
Selain itu, juga hadir Timbalan Ketua Umum MKA LAMR Datuk H. Raja Marjohan Yusuf, Sekretaris Umum MKA LAMR Datuk H Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, mantan Bupati Bengkalis H. M. Azaly Djohan, SH, dan H Syamsurizal, mantan Bupati Siak H Arwin AS, dan mantan Wakil Bupati Bengkalis Reza Fahlevi.
Pengurus LAMR Kabupaten Bengkalis yang dilantik pada kesempatan itu yakni, Ketua Dewan Kehormatan Adat H. Bustami HY, Ketua MKA H. Zainuddin Yusuf, dan Ketua DPH H. Sofyan Said. ( r )
Editor :Tim Sigapnews
