Tidak Kunjung Dilantik sebagai Anggota Dewan
Ketua DPRD Rohil Diberi Peringatan Terakhir dan Terancam Digugat
foto kiri ketua DPRD Rohil H Nasruddin Hasan dan foto kanan surat peringatan terakhir dari kuasa hukum Ishaq Yunus
SIGAPNEWS.CO.ID | Pekanbaru - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), H Nasruddin Hasan diberi peringatan terkahir dan terancam digugat oleh Ishaq Yunus.
Surat peringatan terakhir yang dilayangkan kepada Ketua DPRD Rohil atas pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Rohil atas nama Ishaq Yunus melalui kuasa hukumnya Zulkarnaen Noerdun dan rekan tertanggal 5 November 2018.
Adapun isi surat peringatan terakhir menyatakan bahawa, berdasarkan surat Ketua DPRD Rohil Nomor 170/DPRD/RH/2016 tanggal 17 September2018 yang pada intinya akan melaksanakan pengambilan sumpah dan janji setelah mendapatkan saran ataupun petunjuk dari Gubernur Riau dan pada tanggal yang sama dengan nomor surat 170/DPRD/RH/205 saudara ketua Ketua DPRD Rohil meminta saran dan petunjuk Gubernur Riau tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Rohil atas nama Efrata Ginting dan peresmian penganggatan anggota DPRD Rohil atas nama Ishaq Yunus.
Apabila Surat peringatan terakhir ini tidk diindahkan oleh Ketua DPRD Rohil, maka Ishaq Yunus melalui kuasa hukumnya Zulkarnaen Noerdun dan rekan akan mengugat secara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) disamping membuat laporan pengaduan kepada instansi berwenang termasuk kepada Badan Kehormatan DPRD Rohil atas dugaan pelanggaran kode etik.
Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Rohil dari Efrata Ginting kepada Ishaq Yunus yang berasal dari partai PKPI seharusnya sudah berlangsung.
Hal tersebut diungkapkan Ade Yunisnawaty,S.STP,M.Si kepala Bagian KDH kepada media sigapnews.co.id di lantai sembilan kantor Gubernur Riau jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
"Putusan pengadilan PTUN tidak ada mengubah apapun terkait PAW dan tidak berdampak apa-apa terhadap terbitnya SK PAW. Jadi Ishaq Yunus wajib dilantik," ucap Ade Yunisnawaty,S.STP,M.Si.
"Kalaupun ada sengketa internal partai atau kasus pidana umum itu tidak ada kaitannya dengan surat keputusan Gubernur Riau," sambung Ade Yunisnawaty.
"Kami sudah mengirim surat kepada Tapem Pemkab Rohil l dan DPRD Rohil agar agenda PAW Ishaq Yunus segera karena sudah melewati 14 hari yang diatur undang-undang," ucap Ishaq Yunus
Sebelumnya, Efrata Ginting mengugat PLT Gubernur Riau melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dan di menangkan oleh Efrata Ginting melalui kuasa hukumnya tidak menyurutkan SK yang sudah terbit oleh Gubernur Riau atas nama Ishaq Yunus.
Gugatan dilayangkan Efrata Ginting melalui kuasa hukumnya, Iskandar Halim SH. Obyeknya, Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.245/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Rohil atas nama Efrata Ginting, dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Rohil atas nama Ishaq Yunus sisa masa jabatan 2018-2019.
Efrata Ginting merupakan anggota DPRD Rohil dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daerah pemilihan Rohil II dengan peraih suara terbanyak yang sah secara hukum pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
Editor :Tim Sigapnews
