Inspektorat Kuansing Minta Kades Koordinasi Bila ada Masalah ADD
Sigapnews.co.id/Telukkuantan-Kepala Inspektorat Kuansing, Hernalis, S.sos mengingatkan kepada Kepala Desa supaya senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah bila ada masalah.
Himbauan kepala Inspektorat ini mengingat semakin ketatnya pengawasan pengguna dana Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Desa (DD) baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kepala Desa yang ada di Kuantan Singingi, harus lebih berhati-hati, transparan, dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pembangunan di desa, karena saat ini kita harus patuh terhadap undang-undang. setiap parencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan hendaknya selalu dimusyawarahkan bersama dengan Badan Permusawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, serta para tokoh masyarakat yang ada "ungkap Hernalis" Senin (27/11/2017)
"Dengan kata lain hendaknya kepala desa atau aparat desa tidak ada yang tersangkut dengan masalah hukum"
Oleh karena itu, Kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan, janganlah segan-segan untuk koordinasi dengan Dinas terkait, sehingga persoalan yang dihadapi oleh para kades dapat dibantu. contohnya saja dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pelaporan, penghintungan tonase, serta hal-hal lainnya yang dianggap belum mengerti.
Kepala Desa boleh membuat permintaan secara tertulis kepada Dinas terkait untuk diminta datang ke Kecamatan atau lansung ke Desa masing-masing.
Selain itu, Kepala desa juga harus dituntut memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas,dan bagaimana mereka bisa menyusun rancangan anggaran dengan baik,†kata Hernalis"
Ia juga menambahkan pihaknya selain melakukan pengawasan, juga akan memberikan arahan pada para kepala desa. Ia mengimbau kepala desa tidak takut jika dilakukan pemeriksaan.
"Bedanya kami (Inspektorat) dengan instansi pengawas lain adalah kami mengutamakan pembinaan. Kalah instansi lain, salah ya salah," tandasnya.
Kita sudah punya Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sebelum persoalan sampai ke tingkat Kabupaten kita berikan wewenang kepada Tim Koordinasi yang ada ditingkat Kecamatan. untuk itu marilah selalu meminta petunjuk demi terlaksananya program-program Desa yang telah direncanakan"tutup Hernalis" (ra)
Himbauan kepala Inspektorat ini mengingat semakin ketatnya pengawasan pengguna dana Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Desa (DD) baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kepala Desa yang ada di Kuantan Singingi, harus lebih berhati-hati, transparan, dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pembangunan di desa, karena saat ini kita harus patuh terhadap undang-undang. setiap parencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan hendaknya selalu dimusyawarahkan bersama dengan Badan Permusawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, serta para tokoh masyarakat yang ada "ungkap Hernalis" Senin (27/11/2017)
"Dengan kata lain hendaknya kepala desa atau aparat desa tidak ada yang tersangkut dengan masalah hukum"
Oleh karena itu, Kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan, janganlah segan-segan untuk koordinasi dengan Dinas terkait, sehingga persoalan yang dihadapi oleh para kades dapat dibantu. contohnya saja dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pelaporan, penghintungan tonase, serta hal-hal lainnya yang dianggap belum mengerti.
Kepala Desa boleh membuat permintaan secara tertulis kepada Dinas terkait untuk diminta datang ke Kecamatan atau lansung ke Desa masing-masing.
Selain itu, Kepala desa juga harus dituntut memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas,dan bagaimana mereka bisa menyusun rancangan anggaran dengan baik,†kata Hernalis"
Ia juga menambahkan pihaknya selain melakukan pengawasan, juga akan memberikan arahan pada para kepala desa. Ia mengimbau kepala desa tidak takut jika dilakukan pemeriksaan.
"Bedanya kami (Inspektorat) dengan instansi pengawas lain adalah kami mengutamakan pembinaan. Kalah instansi lain, salah ya salah," tandasnya.
Kita sudah punya Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sebelum persoalan sampai ke tingkat Kabupaten kita berikan wewenang kepada Tim Koordinasi yang ada ditingkat Kecamatan. untuk itu marilah selalu meminta petunjuk demi terlaksananya program-program Desa yang telah direncanakan"tutup Hernalis" (ra)
Editor :Tim Sigapnews
