Krisis Keanekaragaman Hayati Dorong Kerja Sama Lingkungan Internasional
Perlindungan hutan tropis menjadi bagian penting dari upaya internasional menjaga keanekaragaman hayati dan habitat alami.
YEREVAN – Krisis keanekaragaman hayati yang mengancam kelangsungan ekosistem dunia mendorong negara-negara memperkuat kerja sama internasional dalam perlindungan hutan, laut, satwa liar, dan habitat alami. Namun, keterbatasan pendanaan serta lambatnya pelaksanaan komitmen menjadi tantangan besar untuk mencapai target konservasi global pada 2030.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-17 (CBD COP17) yang berlangsung di Yerevan, Armenia, pada 19–31 Oktober 2026.
Pertemuan yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, ilmuwan, masyarakat adat, dan kelompok pemerhati lingkungan itu menghasilkan kesepakatan bernama Yerevan Pathway. Kesepakatan tersebut menjadi peta jalan untuk mempercepat pelaksanaan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal atau Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Menurut laporan Reuters pada 31 Oktober 2026, negara-negara peserta sepakat mempercepat upaya perlindungan keanekaragaman hayati setelah evaluasi global pertama menunjukkan bahwa dunia masih tertinggal dalam hampir seluruh target yang telah disepakati.
Kerangka Kunming-Montreal sebelumnya menetapkan sejumlah sasaran penting hingga 2030, termasuk melindungi sedikitnya 30 persen wilayah daratan dan perairan dunia, memulihkan 30 persen ekosistem yang terdegradasi, serta meningkatkan pendanaan untuk konservasi alam.
.jpg)
Besarnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati juga terlihat dari data yang disampaikan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).
UNEP memperkirakan sekitar satu juta dari delapan juta spesies tumbuhan dan hewan di dunia terancam mengalami kepunahan. Sementara itu, kerusakan ekosistem turut memengaruhi kesejahteraan sekitar 40 persen populasi dunia.
Kehilangan habitat, perubahan iklim, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan masuknya spesies invasif menjadi sejumlah faktor yang mempercepat penurunan keanekaragaman hayati.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satwa dan tumbuhan, tetapi juga manusia. Kerusakan hutan, lahan basah, dan ekosistem laut dapat mengganggu ketersediaan pangan, sumber air, mata pencaharian masyarakat, serta ketahanan wilayah terhadap bencana alam.
Kondisi tersebut membuat perlindungan keanekaragaman hayati semakin penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Meskipun negara-negara telah menyepakati peta jalan baru, kebutuhan pendanaan masih menjadi salah satu persoalan utama.
Dalam pertemuan COP17, berbagai pemerintah dan mitra internasional mengumumkan komitmen pendanaan baru yang nilainya mencapai lebih dari US$1,8 miliar untuk mendukung perlindungan alam.
Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konservasi global.
Reuters melaporkan bahwa negara-negara juga sepakat mempercepat upaya pengurangan subsidi yang merusak lingkungan, dengan target mengurangi insentif berbahaya sedikitnya US$500 miliar per tahun hingga 2030.
Selain itu, negara peserta akan meninjau mekanisme pendanaan dan memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung konservasi, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan organisasi internasional.
Negara berkembang menjadi salah satu pihak yang membutuhkan dukungan lebih besar karena banyak wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi memiliki keterbatasan sumber daya untuk membiayai perlindungan ekosistem.
Kerja sama internasional dalam konservasi juga semakin menekankan peran masyarakat adat dan komunitas lokal.
Dalam COP17, negara-negara menyepakati pedoman baru yang dikenal sebagai Sevan Guidelines untuk memperkuat keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait keanekaragaman hayati.
Langkah ini dinilai penting karena masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki pengetahuan tradisional serta pengalaman dalam mengelola hutan, perairan, dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Brasil, misalnya, turut mendorong penguatan agenda pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil dari sumber daya genetik.
Dengan demikian, konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan spesies, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan alam.
Hasil COP17 memperlihatkan bahwa kerja sama internasional masih menjadi instrumen penting dalam menghadapi krisis keanekaragaman hayati. Namun, keberhasilan kesepakatan tersebut akan bergantung pada penerapannya di tingkat nasional dan lokal.
Negara-negara kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan komitmen internasional menjadi kebijakan nyata, mulai dari memperluas kawasan konservasi, memulihkan habitat yang rusak, mengendalikan pencemaran, hingga memperkuat pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Dengan hanya tersisa empat tahun menuju target 2030, percepatan tindakan menjadi semakin mendesak.
Krisis keanekaragaman hayati bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan ketahanan pangan, kesehatan manusia, ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Editor :Tim Sigapnews
Source : Reuters, United Nations Environment Programme (UNEP), Convention on Biological Diversity (CBD), Inte









