COP31 Memanas, Negara-Negara Berbeda Pendapat soal Energi Bersih
Delegasi berbagai negara mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Türkiye, November 2026.
ANTALYA – Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, menghadapi perbedaan pandangan antarnegara mengenai masa depan energi dunia.
Perdebatan berpusat pada pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, percepatan energi bersih, serta tuntutan pendanaan iklim bagi negara berkembang.
Perbedaan tersebut semakin terlihat ketika para pemimpin dunia dan delegasi negara peserta membahas rancangan kesepakatan politik yang diharapkan menjadi salah satu hasil utama konferensi pada 9–20 November 2026.
Menurut laporan Reuters pada 12 November 2026, negara-negara penghasil minyak dan gas mempertahankan kepentingan penggunaan bahan bakar fosil, sementara sejumlah negara Eropa mendorong percepatan elektrifikasi sebagai bagian dari transisi energi.
Venezuela, misalnya, menegaskan hak kedaulatannya untuk mengembangkan industri minyak dan energi nasional. Penjabat Presiden Venezuela Delcy Rodríguez menyampaikan bahwa sektor minyak tetap menjadi salah satu penggerak pembangunan negaranya.
Di sisi lain, negara-negara kepulauan kecil seperti Tuvalu, Bahama, Kepulauan Solomon, dan Saint Lucia mendesak negara-negara penghasil emisi besar untuk segera mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara-negara tersebut termasuk kelompok yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan dampak perubahan iklim.
Salah satu agenda penting COP31 adalah usulan Türkiye untuk meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi global menjadi 35 persen pada 2035, dari sedikit di atas seperlima saat ini.
Usulan tersebut bertujuan mempercepat peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil melalui elektrifikasi kendaraan, sistem pemanas, dan berbagai aktivitas industri.
Namun, persoalan muncul karena peningkatan penggunaan listrik tidak secara otomatis berarti peningkatan penggunaan energi terbarukan. Jika listrik masih dihasilkan dari batu bara dan gas, manfaat pengurangan emisi dinilai dapat menjadi terbatas.
Uni Eropa mendukung agenda elektrifikasi tersebut, dengan penekanan bahwa peningkatan penggunaan listrik perlu disertai sumber energi yang lebih bersih.
Sementara itu, sejumlah negara berkembang, termasuk India, mempertanyakan penetapan target yang mengikat serta ketentuan yang secara khusus membatasi pilihan teknologi dan sumber energi nasional.
Reuters dan Channel News Asia melaporkan bahwa perbedaan tersebut menjadi salah satu tantangan utama bagi Türkiye sebagai tuan rumah dan Australia yang memimpin proses negosiasi.
Selain persoalan energi, pembiayaan perubahan iklim juga menjadi sumber perbedaan pandangan.
Negara-negara berkembang menuntut dukungan keuangan lebih besar dari negara maju untuk membangun infrastruktur energi bersih, menghadapi bencana akibat perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan masyarakat.
Mereka menilai transisi energi membutuhkan biaya besar, terutama bagi negara yang masih bergantung pada batu bara, minyak, dan gas untuk memenuhi kebutuhan listrik serta menopang perekonomian.
Sementara itu, negara-negara kepulauan Pasifik mendorong peningkatan dukungan untuk perlindungan wilayah pesisir, infrastruktur publik, dan masyarakat yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.
Dalam perkembangan lain, sejumlah lembaga internasional dan mitra pembangunan juga mendorong program ketahanan iklim bagi 14 negara kepulauan Pasifik dengan target pendanaan lebih dari US$1 miliar.
Memasuki pekan kedua konferensi, perdebatan mengenai penghentian penggunaan bahan bakar fosil semakin menjadi perhatian.
Rancangan keputusan COP31 yang dilaporkan pada 17 November 2026 memuat dorongan untuk mempercepat peralihan dari batu bara, minyak, dan gas, sekaligus meningkatkan elektrifikasi global hingga 35 persen pada 2035.
Australia, yang memimpin proses negosiasi, juga mendorong peningkatan pendanaan adaptasi iklim bagi negara berkembang.
Namun, rancangan tersebut masih menjadi bahan pembahasan dan belum dapat dianggap sebagai keputusan akhir seluruh negara peserta.
Ketua negosiasi COP31 dari Australia, Chris Bowen, sebelumnya menegaskan bahwa tugasnya adalah membangun konsensus dan mendorong hasil paling ambisius yang dapat disepakati seluruh pihak.
Perbedaan kepentingan tersebut memperlihatkan bahwa transisi energi global bukan hanya persoalan teknologi dan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi, kedaulatan energi, dan keadilan pendanaan.
Hasil akhir COP31 akan menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana negara-negara dunia mampu menyatukan kepentingan ekonomi dengan komitmen menghadapi perubahan iklim.
Editor :Tim Sigapnews
Source : Reuters, Channel News Asia, NewsCord, International Energy Agency, UN Climate Change.







